Rabu, 30 Oktober 2013

Penyadapan Australia Runtuhkan Wibawa Indonesia

Oleh Ali Topan DS

Sistem Pengamanan data dan informasi yang menjadi rahasia negara Indonesia perlu mendapat proteksi lebih. Pasalnya, terendus kabar bahwa Amerika Serikat dan Australia menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Satelit Palapa merupakan penyedia layanan telepon seluler dan komunikasi radio dibeberapa negara Asia Pasifik seperti: Indonesia, Filipina, Thailan, Brunei Darusalam, Malaysia dan Papua Nugini.
Sebuah media berita Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) menyebut bahwa kantor kedutaan besar Australia di Jakarta menjadi maskas penyadapan aktivitas komunikasi  di Indonesia. AS bersama lima negara (5 eyes) yakni Australia, Inggris, Kanada dan Selandia Baru menggunakan alat spionase memantau perkembangan negara yang menjadi sasaran sadap. Kegiatan penyadapan oleh badan keamanan AS (NSA) terkuak oleh pengakuan mantan pegawai NSA, Edward Snowden. Ia membeberkan dokumen NSA pada sebuah majalah di Jerman, Der Spiegel. Australia berupaya mengusai sistem informasi beberapa negara untuk kepentingan AS.
Menurut Prof. Des Ball, seorang peneliti pertahanan dan strategi di Universitas Nasional Australia, memasuki dan menguasai sistem komunikasi informasi mutlak dilakukan untuk melakukan peperangan informasi. Jika hal ini dilakukan pada suatu negara tertentu, maka tujuannya adalah mengusai negara tersebut melalui sebuah sistem informasi. Ia mengakui pun jika negaranya telah menggunakan kantor kedutaan yang berada diberbagai negara untuk melakukan aktivitas spionase. Dengan menempatkan alat-alat untuk mematai-matai yang super canggih dibeberapa negara, Australia bebas menyadap informasi yang mereka inginkan.
Terkuaknya aksi penyadapan yang dilakukan Australia dengan sandi reprieve terhadap Indonesia menunjukkan lemahnya sistem keamanan informasi yang dimiliki Indonesia. Sebelumnya, juga beredar kabar bahwa Australia menyadap percakapan orang nomer satu Indonesia, Presiden SBY. Hal ini mereka lakukan guna menjegal langkah SBY ambil peran di Dewan Kehormatan PBB. Aksi Australia kini terulang lagi, bahkan mereka telah menjadikan kantor kedutaan sebagai markas penyadapan. Tidak hanya Indonesia, melainkan negara Asia Pasifik lainnya.
Melalui Departemen Pertahan dan Perdagangan, Australia berkilah bahwa hal ini –penyadapan- adalah untuk menanggulagi masalah teroris dan penjualan manusia. Sebuah sumber yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa aksi penyadapan tersebut adalah untuk bertujuan mengeruk informasi kebijakan strategis politik; hubungan diplomasi negara; dan informasi penting seputar perkembangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan situasi kekinian Indonesia yang tengah menghadapi pemilu di tahun 2014. Tentu ada beberapa kebijakan penting dalam pengambilan keputusan politik serta keadaan ekonomi yang kerap pada posisi inkonsistensi.
Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Indonesia harus memperbaiki sistem data dan informasi rahasia negara; AS dan para sekutunya tengah menggelar operasi penyadapan diberbagai negara dengan sebutan “5 eyes”; Adanya upaya dari lima negara (AS, Australia, Inggris, Kanada dan Selandia Baru) untuk mengusai dunia yang menyusup melalui jejaring informasi.



Presiden SBY perlu mengambil langkah tegas dan strategis menindak pelanggaran penyadapan ini tanpa mengganggu aktivitas hubungan bilateral kedua negara, RI-Australia. Pasalnya, penyadapan ini telah meruntuhkan wibawa dan kebesaran Indonesia. Semangat Polri dibawah Kapolri baru, Jend. Pol. Sutarman, diharap mampu menyelesaikan tugas mahaberat ini, pengamanan intelejen informasi negara. (Data bersumber dari Media Indonesia, kompas.com dan sindonews.com pada 31/10/2013).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar