Jalan Terjal Pencapresan Aburizal Bakrie

Oleh Ali Topan Ds

Jalan terjal pencapresan Ical selalu saja muncul. Upaya menjegal atau tantangan  Ical menuju kursi RI 1 setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama tantangan dari luar partai seperti kasus lumpur Lapindo yang selalu menyeret nama Ical; polemik dualisme liga sepak bola Indonesia yang juga kait-kaitkan dengan Ical; serta kasus pajak perusahaannya yang menurut beberapa sumber tak kunjung dibayar.

Sementara tantangan Ical di internal partai mulai mengemuka saat pernyataan politisi senior Golkar, Akbar Tanjung, mengeluarkan pernyataan pencapresan Ical akan dievaluasi. Tantangan juga muncul terkait Jusuf kalla yang akan mencalonkan dari sebagai Presiden dari partai lain. Serta baru-baru ini, salah satu ketua DPP Golkar, Yoris Raweyai, membuka “borok” Golkar sejak di pimpin Ical.

Yoris Raweyai mengungkapkan bahwa sejak delapan bulan lalu, pengurus DPD II Golkar tingkat kabupaten/Kota tidak mendapatkan dana operasional dari DPP. Menurut Yoris, ia telah mengingatkan kepada pengurus DPP dan bahkan Ketua Umum terkait hal tersebut. Karena dana operasional partai tidak dibayarkan kepada pengurus di daerah, maka saat ini muncul desakan menuntut penggantian Ical.

Politisi senior Golkar, Zaenal Bintang mengakui adanya protes dari DPD II mengenai dana operasional yang tak kunjung dicairkan. Bahkan ia mendengar ancama dari DPD jika nanti Rampinas –bulan oktober- akan terjadi Munaslub untuk mengganti Ketua Umum. Ia mengingatkan kepada Ical agar tidak menganggap remeh posisi DPD mengingat posisi mereka merupakan unjung tombak Golkar (tribunnews. 27 Agustus 2013).

Manuver politik lainnya yang dikeluarkan Yoris adalah bahwa ia sedang menggalang dukungan untuk mengevaluasi stagnasi elektabilitas Ical. Salah satunya adalah menggelar Rapimnas Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Yoris yang juga Ketua Umum AMPG akan menghimpun keluhan-keluahan kader terkait berjalannya roda organisasi dalam tubuh partai Golkar (kompas.com. 03 September 2013). Yoris menilai kampanye-kampanye Ical yang turun langsung kedaerah tidak membuat Golkar solid. Bahkan ia menduga kampanya Ical tersebut hanya untuk urusan pencapresannya, bukan urusan partai Golkar secara utuh.

Posisi Ical sebagai ketua umum partai Golkar dan juga capres yang diusung partai harus melihat probematika serta dinamika internal partai secara utuh. Ia tidak boleh mengabaikan begitu saja apa yang menjadi kritik dari pengurus baik tingkat DPD maupun DPP. Kerja keras pencapresannya tidak akan berarti jika saja terdapat keretakan dalam tubuh partai.

 

Kampanye pencapresan yang ia lakukan secara masif harus berbanding lurus dengan kinerjanya sebagai ketua umum di DPP. Sehingga ia akan mampu memaksimalkan kerja mesin partai di daerah melalui DPD. Bagaimanapun juga, DPD adalah ujung tombak partai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Sehingga perlu perhatian terhadap mereka. Ical harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang lahir dari usulan DPD. Sehingga akan terjalin kerja harmoni dalam tubuh partai. Hal ini diharapkan dapat menjadi kekuatan solid Golkar untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif dan presiden.