Poligami-Korupsi dan “Perang” Partai Demokrat-PKS (Analisis Sebuah Pernyataan Sutan Bathoegana)

Oleh: Ali Topan DS

“Mulutmu harimau mu”. Demikian kata pepatah, yang maksudnya adalah agar seseorang hati-hati dalam bertutur kata (membuat pernyataan). Atau, dalam pribahasa lain, bahwa keselamatan orang juga terletak dari keselamatan lidahnya yang berbicara.

Sebuah pernyataan kontroversi dilontarkan oleh politisi partai Demokrat (PD), Sutan Bathoegana. Ia menyatakan pejabat beristri banyak (lebih dari satu/poligami) kerap melakukan prilaku korupsi. Menurutnya, banyak istri banyak kebutuhan, karenanya korupsi menjadi niscaya dilakukan. Pernyataan di atas menuai kritik yang banyak dilancarkan politisi partai lain, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diantara politisi PKS yang mengkritik balik Sutan adalah Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid. Menurutnya, tidak semua yang beristri banyak melakukan korupsi. Bahkan yang beristri satu pun dapat saja melakukan korupsi. Ia menyontohkan jumlah istri kader PD yang tersandung korupsi –Anas, Andi dan Nazarruddin- mereka beristri satu tetapi berurusan dengan KPK. Sementara anggota BK DPR, Ali Machsan membalik pernyataan Sutan, bahwa karena ada uang dan kekuasaan, maka pejabat banyak yang berpoligami. Ia memandang Sutan tidak berdasar secara ilmiah dalam menyatakan sebuah pernyataan.

Sutan memang tidak menyebutkan atau menyontohkan siapa pejabat korup yang istrinya lebih dari satu. Tetapi memiliki tendensi menyudut pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan persoalan kasus hukum dan politik saat ini, pernyataan Sutan sepertinya diperuntukkan mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak serta rekannya, Ahmad Fatonah. Seperti diketahui, keduanya memiliki istri lebih dari satu.

Penulis membaca –fakta di atas- tersirat pesan adanya “perang” antara PD dan PKS. Sebagaimana diketahui, meski PKS tergabung dalam koalisinya pemerintah SBY jilid II, PKS dikenal “bandel” yakni banyak berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini pula yang membuat PD geram melihat “kelakuan” PKS. Selain itu, penulis juga melihat pernyataan Sutan sebagai respon atas mengkirnya dua istri LHI saat dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Meskipun waktu pernyataan Sutan dengan berita mengkirnya istri LHI hampir bersamaan.

Penyataan Sutan yang seakan menjustifikasi bahwa prilaku korup adalah dilakukan pejabat yang beristri lebih sari satu menuai banyak kritik. Pernyataan Sutan yang tak berbasis pada hal-hal ilmiah kemudian terbantahkan oleh beberapa kader Demokrat yang beristri satu tetapi terseret skandal korupsi.

Sebaiknya, partai Demokrat menghimbau para kadernya agar tidak mudah memberikan pernyataan kontroversi yang tak berdasar. Banyak pengamat politik yang melihat adanya nothing truth konstituen/publik disebabkan ulah dan pernyataan kadernya yang berkesan “genit”. Tentu, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi PD. Kejadian pada Sutan sebetulnya pernah menimpa saat ia menuduh mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang diturunkan karena terlibat korupsi. Sontak kala ini warga nahdiyin marah besar hingga terjadi pengrusakan beberapa kantor PD diberbagai daerah. Berbeda dengan sebelumnya, pernyataan Sutan kali ini menimbulkan reaksi keras dari PKS. (sumber data dan informasi: detik.com dan liputan6.com)