Oleh: Ali
Thaufan DS
Hadirnya
Suryadharma Ali (SDA) yang saat itu menjabat ketum Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) pada kampanye Partai Gerindra –pada kampanye pilpres 2014- menuai kritik.
Beberapa elit partai berlambang Ka’bah tersebut angkat bicara, dengan lantang
menganggap langkah SDA keliru. Ada apa dengan SDA kala itu? Mengapa begitu
“bernafsu” mendukung Prabowo Subianto. Tulisan ini hadir mencermati kemelut
partai Ka’bah yang bermula sejak sebelum pemilu hingga pasca pemilu.
Pada umumnya,
setiap partai politik memiliki “kemelut”. Hanya, bagaimana kemudian ketua umum
dapat meredamnya. Manajemen konflik adalah cara agar kemelut dalam suatu
organisasi dapat diredam. Dalam sejarah partai-partai di Indonesia, semuanya
memiliki pertarungan internal partai. Antarsesama kader yang memiliki ambisi
memegang kekuasaan partai beradu strategi untuk menjadi pemenang. Maka sangat
wajar jika dalam suatu partai terdapat faksi-faksi. Pun demikian dengan PPP,
didalamnya terdapat friksi.
Menjelang pemilu
2014, beberapa partai mendapat “ujian”. Partai Golkar dengan polemik pencalonan
Aburizal Bakrie, Partai Demokrat dengan kasus Anas Urbaningrum, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dengan kasus Lutfi Hasan Ishaq serta PPP dengan perseteruan
elit partai yang dilanjutkan dengan penetapan SDA sebagai tersangka. Hanya
saja, dibanding partai lainnya, PPP termasuk paling belakang –mendekati pemilu-
mendapat ujian. Soliditas petinggi partai terpecah. Sang ketua umum yang
menahkodai partai membawa pada arus koalisi tertentu tanpa di-amini
pengurus lainnya. Pada saat bersamaan, kader lainnya pun berupaya membawa pada
arus koalisi lainnya.
Dalam keadaan
demikian, jalan islah yang seharusnya segera dilakukan justru menemui
jalan buntu. Masing-masing petinggi partai justru saling pecat-memecat. Dua kubu
–Romahurmuzi dengan SDA-saling klaim sebagai penguasa partai yang sah. Sebuah “arogansi”
politik partai yang mengundang tawa dan rasa prihatin. PPP partai Islam yang
mengenakan lambang Ka’bah, kiblat umat Islam. Banyak pihak menyayangkan kemelut
PPP tersebut.
Sungguh sangat
disayangkan sebagai partai Ka’bah yang seharusnya menjadi “rumah besar”
konstituen Islam ternyata tidak layak untuk dihuni. Kemelut PPP tersebut dapat menambah
buruk stigma negatif terhadap partai Islam. Pada Desember 2013, Soegeng Sarjadi
Syndicate (SSS) memaparkan hasil survei bahwa partai Islam kurang diminati. Demikian
juga lembaga Klimatologi Politik yang merilis hasil survei April 2014, bahwa
partai berbasis Islam diprediksi “tidak laku”. Maka tidak berlebihan jika
beranggapan bahwa kemelut partai Ka’bah menambah buram wajah partai Islam.
Di era praktik “politik
bebas” yang sedang berjalan di Indonesia sekarang ini, sangat sulit mendapati partai
yang konsisten dengan ideologi dasar partai, baik nasionalis maupun agama. Partai
terjebak dalam praktik politik transaksional. Godaan jabatan tertentu yang
dibangun dalam sebuah koalisi menjadi sesuatu yang menarik ketimbang “kekeh”
dengan ideologi. Transaksi politik telah membenamkan idealisme kader partai. Tidak
ada lagi nasionalis dan agamis, tetapi uang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar