Takdir Kesengsaraan TKI

Oleh: Ali Thaufan DS

 

Saya sangat berkeyakinan saat Anda mendengar berita hukuman mati bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), anda akan merasa sedih, kesal dan mungkin juga marah. Betitu pula ketika Anda menyaksikan berita TKI yang mendapat siksa, aniaya serta kekerasa seksual. Ini sangat wajar mengingat TKI tersebut satu darah dengan Anda, darah Indonesia. Saya pernah merasa heran ketika suatu ketika televisi memberitakan kedatangan TKI dari berbagai negara, dan ada beberapa dari mereka yang mengendong anak bayi. Anak tersebut lahir dari hubungan antara si TKI dengan majikan. Inilah wajah “buram” soal potret TKI. Tulisan ini berangkat dari perhatian penulis atas beberapa “kesengsaraan” TKI, serta rencana pemerintah yang akan “stop” pengiriman TKI ke beberapa negara Timur Tengah.

Sulitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri memaksa sebagian orang berpikir dan mengambil langkah menjadi TKI. Faktor ekonomi cukup mendominasi ketinginan warga Indonesia untuk menjadi pekerja di negeri orang. Meski mereka harus menjadi buruh. Tetapi jika penghasilan mereka dirupiahkan mungkin akan lebih banyak dari buruh dalam negeri. Lebih dari 70 persen TKI di luar negeri berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Mereka berada di bawah kendali majikan.

Suka duka dialami para TKI. Mereka harus rela meninggalkan keluarga di kampung halaman demi rupiah. TKI yang umumnya didominasi kaum perempuan menghadapi tantangan berat di negeri seberang. Memang, menjelang keberangkatan masing-masing mendapat pendidikan intensif untuk mengasah bahasa dan bakat. Tetapi itu sangat singkat sehingga bakat menjadi pekerja dirasa masih minim. Bekal TKI yang paling real mungkin adalah nekad. Saat berada di negeri orang, beberapa TKI mendapatkan “kepuasan” atas pekerjaan yang digeluti. Rumah-rumah mereka di kampung halaman berubah menjadi “gedong” dan anak-anak mereka dapat bersekolah dengan nyaman dan tenang. Tetapi, ada pula TKI yang mendapat “kesengsaraan” karena mendapati boss yang mungkin tidak seperti yang inginkan. Alih-alih mendapat kebahagiaan, mereka harus menghadapi kerasnya hidup di negeri orang. 

Sebuah lembaga yang konsen memerhatikan TKI, Migrant Care ada tahun 2010 pernah merilis data TKI yang dianiaya sebanyak 1.097, dan TKI yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 874. Migrant Care, yang dikutip Kompas.Com juga menyatakan bahwa pada tahun 2015, sebanyak 264 TKI sedang menghadapi hukuman mati. Angka di atas bukan sedikit. Bukan persoalan sepele. Negara ini dipertontonkan dengan luka yang dialami rakyatnya di luar negeri serta nyawa yang segera mereka hembuskan. 

Dalam beberapa kasus yang menimpa TKI, penulis mencermati bahwa hukuman mati yang sedang dihadapi TKI antara lain disebabkan adanya TKI yang diduga terlibat jaringan peredaran narkoba dan terlibat kasus pembunuhan. Kedua kasus ini merupakan kasus yang berat. Para TKI harus berhadapan dengan hukum tembak mati, gantung dan juga pancung. Sulit rasanya membebaskan TKI dari hukuman tersebut. 

Melihat kasus yang membelit para TKI, pemerintah seperti sedang menimbang untuk ambil tindakan. Pemerintah akan menghentikan pengiriman TKI ke beberapa negara seperti: negara-negaraTimur Tengah yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania. Rencana penyetopan pengiriman TKI mendapat apresiasi, terutama penyetopan ke negara Timteng yang saat ini sedang dirundung konflik multidimensi. Tetapi pemerintah juga perlu memikirkan lapangan kerja dalam negeri. Ini persoalan krusial yang menyulitkan. Menyediakan lapangan kerja saja tidak cukup. Tetapi bagaimana pemerintah memberi lapangan kerja dengan upah yang memuaskan. 

Anda mungkin teringat saat razia pengemis jalanan yang menolak dirazia. Mereka lebih memilih menjadi pengemis ketimbang diberikan pekerjaan menjadi tukang sapu dipinggir jalan oleh pemerintah. Ini artinya betapa sulitnya pemerintah kita menjamin lapangan pekerjaan yang lebih “mengenakkan” pagi para pengemis, terlebih TKI yang mungkin tingkat pendidikannya sudah lebih tinggi. Pemerintah dan para pengusaha dalam negeri perlu memikirkan rentetan peristiwa memilukan yang menimpa TKI. Peristiwa tersebut tidak bisa dilihat dari kacamata hukum saja, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.