Janji Usang Kesejahteraan

Oleh: Ali Thaufan DS

 

Para pakar ekonomi mendefinisikan keberhasilan ekonomi sebuah pemerintah dengan bermacam-macam perbedaan. Indikator keberhasilannya pun terkadang berbeda satu dengan yang lain. Demikian kiranya yang terjadi di Indonesia. Menyikapi paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan, banyak alternatif yang menjadi pilihan dan ditawarkan. Namun demikian, kebijakan yang diambil terkadang meleset, dikritik hingga dianggap kebijakan keliru. Inilah suasana perekonomian yang sedang merundung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada semester pertama. Banyak pihak yang meresa tak puas dengan keadaan perekonomian, terutama menyangkut instabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Tulisan ini berupaya mencermati semester pertama kerja pemerintah, terutama dibidang ekonomi.

Beberapa lembaga survei seperti Poltracking Indonesia dan Litbang Kompas melakukan survei terhadap kepuasan kinerja  pemerintah terkait kebijakan ekonomi. Hasilnya, responden –yang dalam hal ini penulis anggap sebagai wakil dari masyarakat- menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah dibidang ekonomi. Pada survei Poltracking, sebanyak 66 persen tidak puas atas kebijakan ekonomi pemerintah. Demikian dengan Litbang Kompas, 79,2 persen responden menyatakan tak puas.

Wajar bila masyarakat menyatakan ketidakpuasannya. Pasalnya, sejak memerintah pada enam bulan pertama, pemerintah banyak mengeluarkan kebijkan ekonomi yang “membingungkan” masyarakat, tidak populer. Dalam konteks ini, penulis menyoroti kebijakan naik-turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mempunyai implikasi signifikan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, serta beberapa kebijakan lainnya.

Apapun alasan logis pemerintah dalam menaik dan menurunkan harga BBM bersubsidi tentu menimbulkan pertanyaan tak berkesudahan. Ini diakibatkan penaikan yang dilakukan dalam kurun waktu yang sangat dekat, singkat. Kenaikan dari harga BBM bersubsidi tersebut memberi efek domino pada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lain serta transportasi. 

Janji-janji atasi ketimpangan sosial dan menyejahterakan rakyat yang digaungkan pemerintah tidak cukup menyembuhkan luka akibat kenaikan harga-harga seperti di atas. Pemberian macam-macam kartu sebagai ganti dan solusi yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dianggap sebagai kebijakan ngawur. Pemberian tersebut bukan solusi menekan angka kemiskinan, malah justru menambah. Hal ini terkonfirmasi pula dari pernyataan badan pusat statistik (BPS) yang mengungkapkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Memang, jika menggunakan salah satu indikator rakyat miskin yakni penghasalian dibawah 600.000, maka saat ini masih banyak didapati dipelosok negeri. 

Jika ditilik kembali isi dari Nawa Cita yang menjadi cita-cita pemerintah rasanya amat jauh dengan realistas kekinian yang terjadi. Upaya mewujudkan janji kemandirian ekonomi tampaknya menemui keraguan. Ini ekses dari lawatan ke luar negeri Presiden yang kemudian membawa buah tangan banyaknya investor asing yang akan berinvestasi. Jika jumlah mereka tidak dibatasi, maka perlahan tapi pasti penguasaan sentral-sentral usaha akan dikuasai asing. Dan, masyarakat Indonesia akan menjadi buruh di rumah sendiri. Pemerintah wajib mengatur regulasi yang menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat jika harus membuka lebar ruang bagi investor.

Dalam hal ketahanan pangan, pemerintah masih belum mekaksimalkan progam tersebut. Pasalnya impor berbagai kebutuhan bahan pokok tetap sulit dihindari. Alih-alih memaksimalkan potensi petani, pemerintah justru terlibat “kisruh” pupuk bersubsidi. Kinerja pemerintah daerah –khususnya penghasil padi- dianggap lemah. Tidak ada perhatian terkait luas area pesawahan secara kongkrit. Hal ini kemudian menyulitkan distribusi pupuk bagi para petani. Kisruh seputar volume pupuk yang dibutuhkan pada suatu daerah tertentu tak bisa dihindari.

Memang, rasanya kurang elok jika menilai pemerintah gagal karena pemerintah sendiri belum purna dalam tugasnya. Meski demikian hal tersebut tidak lantas menyulutkan para kritikus untuk mengawasi kinerja pemerintah. Kedepan, pemerintah harus kembali pada janji dan komitmen penyejahteraan rakyatnya. Perlu kiranya melakukan kebijakan yang pro-rakyat sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemerintah jangan lagi umbar janji. Cukup saat pemilihan presiden lalu. Janji-janji tersebut kini mendesak untuk dilakukan.