Harapan dari Perbatasan

Oleh: Ali Thaufan DS (Alumni Pascasarjana UIN Jakarta)

Daerah perbatasan seringkali diidentikan sebagai daerah tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, minim fasilitas pendidikan dan kesehatan, bahkan rawan kriminal seperti penyelundupan. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena daerah perbatasan seharusnya menjadi beranda dan jendela Indonesia. Untuk mengatasi problem di atas, pemerintah telah melakukan upaya menggenjot pembangunan daerah perbatasan.

Harian Kompas edisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2017 kali ini mengulas berita “Jelajah Tapal Batas”. Isinya menyoroti perhatian pemerintah kepada daerah-daerah perbatasan dari Sabang sampai Merauke. Hidup di daerah perbatasan diselimuti suka dan duka. Mereka harus berjibaku untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Selain menghadapi medan yang berat, mereka juga dihadapkan pada harga yang relatif mahal. Dengan kata lain, hidup di perbatasan cost-nya mahal.

Potret kehidupan di daerah perbatasan yang serba susah antara lain dapat ditemui di Krayan Kalimantan Utara. Seorang warga harus berbelanja ke negara tetangga, Malaysia untuk membeli kebutuhan pokok. Yang menyedihkan lagi, untuk belanja kesana warga memerlukan waktu 14 jam, dengan jarak lebih dari 100 km. Lamanya perjalanan diperparah dengan kondisi jalan yang terjal. Kondisi ini menunjukkan suasana di Krayan seperti terisolir. Warga disana berharap pembangunan jalan Malinau-Krayan segera selesai. Dengan jalan tersebut, ketergantungan kebutuhan pokok kepada Malaysia dapat dikurangi. (Kompas 14/8/2017).

Dalam sebuah wawancara dengan Rusdi Salim, salah satu Reporter Radio Republik Indonesia (RRI) yang bertugas di Nunukan Kalimantan Utara pada 16 Agustus tahun lalu, penulis mendapatkan gambaran betapa memprihatinkan kondisi di daerah perbatasan Nunukan Kaltara-Malaysia. Ia pernah mengalami kehabisan stok makanan, lalu menunggu Pesawat Perintis untuk mencari pasokan kebutuhan bahan pokok. Pesawat Perintis yang bentuknya kecil itu dipaksa mengangkut tidak hanya besar dan sayuran, tetapi juga ayam, dan domba. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan nasionalisme warga yang hidup di perbatasan. Mereka penuh kecintaan terhadap Indonesia.

Keterbatasan listrik menjadi problem sehari-hari warga yang hidup di perbatasan. Di Desa Siwalan NTT, meski letaknya tak jauh dari PLBN, masih didapati warga yang tak mendapatkan aliran listrik. Mereka menggantungkan malam pada sebuah lilin dan lampu minyak yang terbuat dari kaleng bekas.

Untuk meminimalisir kesenjangan kehidupan di perbatasan, geliat pembangunan terus dilakukan pemerintah. Pada tahun 2010 hingga 2014, Kompas mencatat pemerintah telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak tujuh titik daerah perbatasan yaitu: Aruk Kalimantan Barat, Entikong Kalimantan Barat, Nanga Badau Kalimantan Barat, Mutaain Nusa Tenggara Timur, Skouw Jayapura, Wini Nusa Tenggara Timur, dan Motamasin Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah itu, dua belum diresmikan yaitu PLBN Wini dan Motamasin.

Pada tahun 2015-2019 pemerintah merencanakan membangun sembilan PLBN dibeberapa titik, Sei Pancang Kalimantan Utara, Serasan Kepri, Tanjung Medang Riau, Maritaeng Nusa Tenggara Timur, Jasa Kalimantan Barat, Oepoli Nusa Tenggara Timur, Jagoi Babang Kalimantan Barat, Waris Kaerom Papua, Napan Nusa Tenggara Timur. (Kompas 15/8/2017).

Namun di tengah hiruk pikuk kehidupan yang serba sulit di perbatasan, kita patut mengapresiasi semangat yang tumbuh dari warga yang tinggal disana. Semangat itu bernama “semangat pendidikan”. Terkait dengan kondisi pendidikan, hasil penelurusan Kompas menyebutkan bahwa di Krayan dan Krayan Selatan per tahun 2015 terdapat 26 SD, 12 SMP dan 7 SMK/SMA. Minimnya SMA di Krayan tak menyurutkan siswa untuk menempuh pendidikan. Mereka sebagian ke Tarakan melanjutkan sekolah. Setelah lulus SMA beberapa siswa juga melanjtkan ke perguruan tinggi di Tarakan, Samarinda, hingga kota besar seperti Yogyakarta dan Bandung.

Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan selain dipacu, harus didukung dengan pembangunan sumber daya manusia. Investasi terbesar di perbatasan sejatinya bukan bangunan fisik, tetapi bangunan pendidikan. Pemerintah tidak boleh memadamkan api semangat yang muncul di pinggiran (perbatasan) Indonesia. Perlu pernghargaan lebih agar api semangat mereka tetap menyala. Dengan api semangat itu, harapan besar muncul dari perbatasan.

Momentum HUT Republik Indonesia ke-72 menjadi waktu yang paling tepat merefleksikan kondisi daerah perbatasan dan memikirkan langkah pembangunan selanjutnya.