PPI=“Momok” Demokrat-SBY

Oleh: Ali Topan DS

Perseteruan PD dan PPI kembali mencuat. Berawal dari isu “penculikan” Subur Budhisantoso oleh BIN saat akan menjadi pembicara acara PPI. Kabar tersebut langsung mendapat respon para petiggi PD termasuk sang Ketua Umum yang juga presiden RI, SBY. SBY meminta klarifikasi pada BIN soal kabar tersebut. Demikian juga pada Subur Budhisantoso. SBY bahkan memberi arahan khusus untuk segera menyelidiki kader PD yang terlibat di PPI apakah ada pelanggaran kode etik partai yang dilanggar.

Sejak awal pendirian ormas PPI oleh Anas Urbaningrum beberapa pengurus aktif PD banyak bergabung didalamnya (seperti Saan Mustafa dan Pasek Gede S). Hal tersebut menuai banyak kritik dari elit PD lainnya. Mereka keberatan atas bergabungnya dua orang tersebut di ormas bentukan Anas. Tidak lama setelah itu, keduanya dicopat dari posisi yang mereka duduki di DPR (Saan sebagai Wakil Sekertaris F-PD dan Pasek sebagai Ketua Komisi III).

Pasek mengakui adanya pihak elit PD yang tidak senang saat ia bergabung di PPI. Mereka meragukan loyalitas Pasek, apakah untuk partai atau Anas. Pasek juga mengakui jika ia mendapat tekanan dari elit PD agar memilih salah satu antara PD dan Demokrat.

Kekesalan elit PD terhadap PPI terus bermunculan. Beberapa hari lalu, ketua fraksi PD, Nurhayati mengatakan bahwa selama ini, PPI selalu melancarkan manuver politik pada PD dan SBY. Jika demikian adanya, sebaiknya ormas tersebut dibubarkan saja. Pernyataan Nurhayati mendapat kritikan dari juri bicara PPI, Ma’mun Murad. Menurutnya pembubaran PPI menyalahi UU ormas. Pasalnya UU tersebut mengatur mekanisme pendirian ormas. Murad bahkan beranggapan bahwa usulan pembubaran PPI adalah pesanan dari beberapa oknum petinggi PD yang tidak suka dengan Anas.

Sementara itu, menurut Ramadhan Pohan PPI tidak perlu dibubarkan, karena UUD menjamin kebebasan mendirikan dan berorganisasi. Demikian juga Andi Nurpati yang mengatakan bahwa PD tidak pernah ada agenda membubarkan PPI, hanya oknum tertentu PD saja yang menyatakan itu. Pernyatakan kontradiksi dilontarkan baik oleh Nurhayati, Pohan dan Andi Nurpati. Seperti ada kesan berbeda pandangan dari elit PD dalam merespon keberadaan PPI.

Pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan bahwa masalah Partai Demokrat dan Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) semakin meruncing karena SBY takut disaingi oleh Anas Urbaningrum. Dipanggung politik, SBY merasa ia lebih senior ketimbang Anas, karenanya ia punya kekhawatiran jika Anas mampu menyainginya. Kekhawatirannya lainnya terlihat saat salah satu pendiri PD Subur Budhisantoso diminta menjadi pembicara pada acara PPI. Meskipun hal ini tidak terjadi, SBY melihat masih kuatnya pengaruh Anas terhadap kader dan petinggi PD.

Sesungguhnya, pada posisi seperti ini –SBY merespon berlebihan ormas Anas-, secara tidak langsung menunjukkan jatuhnya wibawa SBY sebagai seorang Presiden dan Ketua Umum partai. PD sendiri seperti kewalahan hingga SBY pun sampai turun tangan soal tingkah ormas Anas ini.

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: SBY seperti merasa terganggu dengan ormas PPI. Terlebih Anas juga sering menyampaikan “kicauannya” terkait kepemimpinan SBY untuk RI dan PD. Ada pengaruh kuat Anas di internal PD. hal ini ditunjukkan dari pernyataan Pohan dan Andi yang merespon dingin keberadaan PPI serta manuvernya terhadap PD dan SBY. sebetulnya SBY tidak perlu terjebak dalam manuver Anas secara berlebihan. Pasalnya menjelang akhir pemerintahannya, ia harus tetap fokus pada progam yang belum tersentuh.

Swasembada Pangan Bukan Untuk diatas Kertas

Oleh: Ali Topan DS

Peringatan Hari Pangan jatuh pada 16 Oktober. Saya mendapat beberapa sms dari beberapa teman yang berisikan poin harapan terwujudnya kedaulatan pangan. Ada enam “rukun” kadulatan pangan: tolak segala macam impor pangan; perhatikan dan bantu petani; kembalikan posisi dan fungsi Bulog sebagai lembaga penjaga kedaulatan pangan; pemerintah harus membeli –beras jagung dan bahan pangan lainnya- dari petani, bukan cukong atau pengusaha; harga beli pemerintah terhadap petani harus wajar dan stabil; serta larangan petani menjual bahan pangan selain kepada pemerintah.

Semangat Hari Pangan berimplikasi pada perhatian pemerintah terhadap upaya swasembada pangan. Saat ini kebutuhan bahan makanan pokok Indonesia dirasa tidak tercukupi oleh produksi dalam negeri. Karenanya, pemerintah pun mengimpor berbagai bahan pangan. Hal tersebut menurut pengamat ekonomi adalah kekeliruan pemerintah. Potensi lahan di Indonesia seharusnya dapat dimaksimalkan guna menunjang ketersediaan pangan. Sehingga, cita-cita swasembada dapat terealisasi.

Angka pertumbuhan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan banyaknya pembangunan seperti industri lapangan kerja dan perumahan. Lahan pertanian pada akhirnya mengalami penyempitan. Menteri Koordinator Ekonomi, Hatta Rajasa mengakui hal tersebut. Keadaan seperti ini perlu mendapat perhatian serius, karena pertumbuhan manusia harus dibarengi dengan pangan.

Upaya untuk memperluas lahan pertanian sedang digalakkan pemerintah. Pembebasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian sedang dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sekitar 307.000 hektar hutan akan dikonversi menjadi lahan pertanian. Demikian pula di Bogonegoro dan Lamongan, perluasan lahan tani di daerah tersebut sekitar 30.000 hektar.

Beberapa waktu lalu, Kemenkertrans Muhaimin Iskandar juga berkomitmen dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Hal ini ia lakukan dengan mendorong para transmigran untuk menggarap lahan pertanian di wilayah penempatan. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan guna menunjang terwujudnya kemandirian pangan.

Langkah pemerintah dalam mengupayakan peningkatan lahan pertanian guna kemandirian pangan patut diapresiasi. Upaya tersebut perlu didorong agar segera terealisasi. Imporsasi kebutuhan pangan yang saat ini terus dilakukan harus segera dihentikan. Pasalnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya pemerintah dalam mengolah hasil bumi nusantara. Imporsasi secara tidak langsung menjatuhkan produksi pertanian dalam negeri. Pemerintah sepatutnya lepas dari perdagangan bebas –termasuk pangan- yang saat ini mulai berjalan karena industri lokal belum mendominasi pasar dalam negeri.

Pemerintah berupaya memperluas lahan pertanian karena lahan pertanian diakui telah mengalami penyempitan. Melaui perluasan lahan pertanian, diharapkan produk lokal pertanian dalam memenuhi hajat kebutuhan rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia lepas dari ketergantungan impor bahan pangan. Perluasan lahan pertanian harus dilakukan secara profesional. Hal-hal yang berkaitan dengan izin harus dituntaskan. Pasalnya, konflik agraria yang kerap terjadi bermula dari sengketa lahan. Pemerintah juga dituntut secara transparan soal progam tersebut. Perencanaan pemerintah yang akan memperluas lahan tani tampaknya menjadi “angin segar”. Cita-cita ketahanan dan swasembada pangan hanya akan terwujud dengan memperhatiakan sektor pertanian. Rencana tersebut jangan berhenti dalam konsep yang terluang dilembaran kertas dan menumpuk dikantor. Butuh langkah real time guna suksesi rencana tersebut.

Kerajaan itu Bernama “Dinasti Cikeas” dan “Dinasti Atut”

Oleh Ali Topan DS

Politik dinasti ramai diperbincangkan terkait tertangkapnya Tubagus Wardana, yakni adik dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Penangkapannya tersebut membuka jaringan keluarga Ratu Atut yang menduduki jabatan di Provinsi Banten. Berikut, keluarga Atut yang jadi “Jawara” di tanah Banten: Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan. Presiden SBY pun ikut berkomentar seputar politik dinasti Banten yang dikuasi Golkar tersebut.

Ketua DPP PKB, Marwan Ja’far menilai bahwa politik dinasti harus dilarang dengan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada guna mencegah terjadinya praktik politik dinasti. Pasal 12 Huruf (p) RUU Pilkada menyebutkan bahwa calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu tahun. Sementara dalam Pasal 70 Huruf (p) disebutkan, calon Bupati tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Adanya rentan waktu tersebut merupakan bagian untuk menghindari upaya membangun politik dinasti oleh orang tertentu.

Politik dinasti disinyalir dapat merusak tatanan birokrasi dan pemerintahan. Menurut Marwan, politik dinasti menghambat regenerasi politik; menumbuhkan oligarki politik; berdampak buruk bagi sistem birokrasi dan pemerintahan; merusak rencana reformasi birokrasi; rentan penyelewengan kekuasaan; dan adanya praktik politik yang tida sehat. Tentu saja, korupsi dapat melenggang mulus jika politik dinasti tertentu sudah tercapai. Meski demikian, pendukung politik dinasti selalu berkilah bahwa UUD tidak pernah membatasi hak-hak politik tiap warga negara. Oleh karenannya, hal tersebut dianggap sah-sah saja.

Sindiran SBY terhadap politik dinasti yang dibangunan Atut berbuah simalakama. Pasalnya Golkar (partainya Atut) balik menyerang. SBY pun dituding sedang membangun Dinasti Cikeas. Karenanya, pengamat politik menggangap ada “gurita cikeas”, yakni, upaya SBY menempatkan keluarganya pada posisi penting. Termasuk dalam soal pencalegan.

Berikut caleg keluarga SBY: yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY), Dapil Jatim VII; Sartono Hutomo (sepupu SBY), Dapil Jatim VII; Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY), Dapil Banten III; Agus Hermanto (adik ipar SBY), Dapil Jateng I; dan Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY), Dapil Jateng VI; Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto), Dapil Jabar VIII; Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto), Dapil Jateng I; Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo), Dapil DKI Jakarta I; Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY), Dapil DKI Jakarta I; dan Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo), Dapil Jateng V; Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo), Dapil NTB; Sumardani (suami Indri Sulistiyowati), Dapil Riau I; Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo), Dapil Jabar I; Sri Hidayati (adik ipar Agung BS); dan Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati), Dapil Jatim VI.

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Baik Ratu Atut maupun SBY terbukti telah mendirikan bangunan politik dinasti, Atut dengan “Dinasti Atut”nya dan SBY dengan “Dinasti Cikeas”nya. RUU Pilkada yang sedang dikerjakan Panja, setidaknya dapat menjadi “rem” bagi para pejabat daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Karenanya, DPR perlu segera mengesahkan RUU pilkada tersebut. Bagi konstituen (masyarakat) agar jeli dalam menentukan pilihan. Tidak perlu melihat anak atau dari darah siapa calon tersebut. yang terpenting adalah kapasitas calon.

Bunda Putri Oh Bunda Putri, Siapa sih?

Oleh Ali Topan DS

Sosok Bunda Putri tiba-tiba menjadi perbincangan banyak orang. Hampir media elektrotik dan cetak memberitakan soal Bunda Putri. Sosok yang dianggap anak salah satu pendiri Partai Golkar ini disebut oleh Lutfi Hasan Ishak saat bersaksi dalam kasus suap impor daging. Menurut LHI, Bunda Putri adalah soerang yang dekat dengan Istana (Presiden SBY). Bahkan, ia dianggap mengetahui apa saja kebijakan SBY terhadap pemerintahan, khususnya persoalan reshuffle.

Sontak, dengan penuh kemarahan, SBY memberi keterangan pers bahwa apa yang menjadi pernyataan LHI adalah bohong besar. Dengan penuh luapan emosi, SBY bahkan mengatakan kebohongan tersebut sampai 1000-2000 persen. LHI dianggapnya tidak ksatria. Jika diamati, kalimat-kalimat SBY yang metaforis menyiratkan pesan bahwa ia tak mengenal sosok Bunda Putri dan merasa gerah dengan ocehan LHI.

Banyak pihak yang mendesak agar identitas Bunda Putri diungkap. Politisi Partai Gerindra mendesak SBY agar membuka identitas Bunda Putri. Menurutnya, kapasitas sebagai presiden harusnya lebih mudah untuk mengungkap identitas seseorang. Ketidakterbukaan SBY soal Bunda Putri mengurangi kepercayaan publik terhadap SBY. sementara itu Fahri Hamzah mendesak agar Bunda Putri dihadirkan dalam sidang. Hal ini dimaksud agar mengungkap siapa sebenarnya yang berbohong, apakah SBY atau LHI. Terkait pernyataan LHI soal kedekatan SBY dan Bunda.

Beredarnya foto perempuan yang dianggap Bunda Putri menambah maraknya pemberitaan di media. Terlebih, foto Bunda tersebut bersama pejabat negara seperti Dipo Alam, Mantan Menpora Andi Malaranggeng dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Mengenai kebenaran foto tersebut, Dipo mengaku tak mengenal dengan Bunda. Menurutnya sebagai pejabat ia sering dimintai foto dengan orang lain. Ia pun tak mengenal masing-masing dari mereka. Sementara itu, Purnomo mengaku kebenaran bahwa ia pernah berfoto dengan sosok Saputri (Bunda Putri) tersebut. Akan tetapi, ia tidak memiliki kedekatan khusus dengannya.

Foto-foto Bunda Putri dengan beberapa pejabat yang beredar memberi kesan bahwa ia bukan orang biasa. Tentu saja sangat mungkin jika ia memiliki kedekatan dengan Presiden SBY. salah seorang kerabat Bunda juga tidak menapik kedekatan Bunda dengan beberapa pejabat negara. Karena, kerabatnya tersebut kerapkali mendengarkan perbincangan Bunda dengan para pejabat.

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Adanya desakan dari beberapa pihak agar indentitas Bunda Putri segera terungkap; Foto-foto Bunda dengan beberapa pejabat yang beredar menunjukkan bahwa Bunda bukannya orang sembarangan, tentu saja ada kedekatan khusus dan tersembunyi; Pengungkapan identitas Bunda yang dinilai molor, memunculkan spekulasi bahwa ada upaya menyembunyikan Bunda. Polri yang selama ini menyirir keberadaan Bunda harus berada pada posisi independen. Tidak boleh ada elit “berkepentingan” yang mencampuri upaya pencarian Bunda

Say no to Impor Pangan (Catatan Optimisme Ketahanan Pangan Indonesia)

Oleh: Ali Topan DS

Konon, Indonesia dijuluki negara agraris. Negara kepulauan dengan lahan kosong nan subur untuk bercocok taman. Tak ragu, grup musik kawakan, Koes Plus, dalam lirik lagunya mengatakan “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Lirik lagu tersebut mengantarkan pesan pada pendengar, bahwa alangkah suburnya tanah Indonesia.

Kesuburan tanah membuat hasil pertanian dan perkebunan melimpah. Jika untuk menghasilkan padi guna memenuhi kebutuhan jutaan manusia Indonesia, tentu kesuburan tanah Indonesia tidak kesulitan. Demikian juga untuk menghasilkan tanaman holtikultural. Tetapi, untuk menikmati hasil pertanian dan perkebunan sendiri (lokal) yang melimpah hanya tinggal big dream. Pasalnya, sampai saat ini. Pemerintah masih mengimpor bahan pangan. Ironisnya, kebijakan impor oleh pemerintah dirasa cukup besar dan terus menerus. Bahkan Franciscus Welirang menduga ada pihak-pihak yang sengaja mempolitisasi persoalan pangan. Kartel pangan kerap memegang peranan penting dalam industri importasi.

Pemerintah SBY pun mendapat julukan pemerintah yang “kecanduan” impor. SBY dinilai gagal memperlihatkan agrarisnya Indonesia. Hal ini didasari lemahnya perhatian pemerintah disektor pertanian. Ukurannya cukup sederhana, bahwa dana untuk meningkatkan sektor pertanian hanya 1,3 persen dari total APBN 2013. Kenyataan pahit ini harus dihadapi. Beberapa pakar ekonomi kemudian menawarkan konsep guna mengurangi pasokan impor.

Perhatian terhadap sektor pertanian agaknya sedang menemukan jalan. Saat ini, pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang membuat rumusan untuk kemandirian pangan. Langkah ini diambil dengan melibatkan para transmigran guna mengarap lahan pertanian di wilayah transmigrasi. Kemenkertrans berharap dengan cara seperti ini, kemandirian pangan dapat tercapai. Kemenkertrans Muhaimin Iskandar menyontohkan wilayah transmigrasi yang dirancang sebagai pemukinan dengan posa usaha tanaman pangan, yakni daerah Tabalajaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Para transmigran sudah memiliki sumber penghidupan permanen, yakni lahan tani yang produktif.

Kemenkertrans akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan mencanankan beberapa progam. Antaranya, pemukiman transmigrasi yang belum menunjukkan kemajuan akan didorong dengan membangunan infrastruktur guna menunjang kemajuan ekonomi; mengintegrasikan pemukiman transmigrasi dan penduduk setempat dengan melihat aspek ketersediaan sumber daya lahan yang produktif; serta melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Melalui progam transmigrasi dengan prioritas memberdayaan lahan pertanian, diharapkan dapat menjadi solusi “candu impor” bahan pangan. Pada era 50-an, “presiden terlupakan” yakni Syafruddin Prawiranegara membuat gagasan penting disektor pertanian. Saat itu ekonomi bangsa sedang tidak stabil. Gagasan yang ia kemukakan adalah menempat pembangunan sektor pertanian sebagai bagian pembangunan industri negara. Bagi Syafruddin, pembangunan sektor pertanian demi tercapainya perkembangan ekonomi meliputi: sektor tanaman pangan untuk cadangan swasembada dan perkebunan sebagai sumber devisa.

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Ditengah “candu impor” pangan Indonesia, masih ada upaya –dalam hal ini dari kemenkertrans- untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Mendorong dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian mutlak guna menyetop impor pangan. Progam menuju kemandirian pangan dengan memanfaatkan para transmigran perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Permasalahan pangan yang sering dipolitisasi dengan industri pangan harus segera di-clear-kan.

“Jajanan” Terlaris itu Bernama Survei Elektabilitas

Oleh: Ali Topan Ds

Ibarat sebuah jajanan, hasil survei elektabilitas capres-cawapres dari lembaga survei adalah jajanan yang paling laris atau paling laku. Hasil rilis survei tersebut menjadi bahan bacaan dan informasi penting bagi pengamat politik. Bagi kandidat capres, informasi ini patut menjadi pertimbangan maju tidaknya dalam kontestasi pilpres; bahan kajian tim sukses; serta pertimbangan memilih pasangan cawapres.

Laiknya sebuah penelitian ilmiah, hasil survei perlu diuji keakuratan, keabsahan dan kebenarannya. Hasil survei tidak bisa dijadikan patokan kebenaran karena sampling yang diambil dari populasi cukup kecil atau sedikit. Akan tetapi hasil dari sebuah survei setidaknya mendeskripsikan dan merupakan representasi publik. Jika kaitannya dengan survei tingkat keterpilihan capres-cawapres, maka hasil survei tersebut menunjukkan persepsi publik.

Sebuah lembaga survei Cyrus Network (CN) merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres pada 8 Oktober 2013. CN menempatkan sosok Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie sebagai capres. Ketiga nama tersebut “diotak-atik” dengan tiga nama yang diposisikan sebagai cawapres, yakni Basuki T. Purnama (Ahok), Dahlan Iskan dan Hatta Rajasa.

Hasil survei pasangan capres-cawapres dengan Jokowi sebagai capres adalah: Jokowi-Ahok (31,6 persen); Jokowi-Dahlan Iskan (17,1 persen); Jokowi-Hatta Rajasa (13 persen). Hasil survei pasangan capres-cawapres dengan Prabowo sebagai capres adalah: Prabowo-Dahlan Iskan (19,8 persen ); Prabowo-Ahok (14,5 persen); Prabowo-Hatta (14,4 persen). Hasil survei pasangan capres-cawapres dengan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres adalah: Ical-Hatta (20,2 persen); Ical-Dahlan (19,3 persen); Ical-Ahok (13,3 persen). Survei CN diatas melibatkan 1.020 responden di seluruh Indonesia dan digarap pada 23-28 Agustus dan 12-14 September 2013. Pihak CN menegaskan bahwa survei ini bukanlah pesanan pihak tertentu dan tidak ada sponsor. (kompas.com 8 Oktober 2013)

Hasil survei di atas menjadi acuan dasar bagi kandidat capres untuk terus menggiatkan konsolidasi. Tentu bukan konsolidasi internal saja, tetapi juga ekternal partai. “silaturahmi kepentingan” bisa saja menjadi senjata ampuh menggandeng pasangan.

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Menjelang pilpres mendatang, tentu akan masih banyak lagi hasil-hasil survei elektabilitas kandidat capres-cawapres. Hasil survei menjadi “jajanan” pelaku dan pengamat politik. meski, hasil survei tersebut selain menjadi informasi, juga menjadi hal yang kadang “membinggungkan” pembaca. Fakta di atas juga mengantarkan pada kesimpulan yang paling mengesankan, yakni sosok kepemimpinan Jokowi-Ahok yang menjadi pemikat publik. Keduanya menjadi pasangan yang diunggulkan jika mencalonkan menjadi capres-cawapres. Setidaknya, dengan raihan angka hasil survei elektabilitas, para kandidat perlu terus menjaga dan meningkatkan lumbung suara. Perlu menjaga konsistensi komunikasi dengan partai.

Politisi Terseret, adakah collective corruption?

Oleh: Ali Topan DS

Terungkapnya suap impor daging sapi yang menyeret nama Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, turut membuka beberapa kasus yang ada di Kementerian Pertanian (kementan). Saksi demi saksi dihadirkan dalam persidangan. Menteri Pertanian, Suswono pun menjadi saksi atas kegaduhan di kementeriannya tersebut. dipanggilnya beberapa saksi mengindikasikan bahwa ada kelompok yang melakukan collective corruption di lembaga pemerintah tersebut.

Yudi Setiawan, salah seorang pengusaha telah memberi dana pelicin atas permintaan Lutfi dan Fathonah kembali menjadi saksi atas terdakwa Lutfi. Dalam kesaksiannya, ia mengungkap dua nama politisi senayan yang ikut terlibat dalam pengadaan proyek kementan. Mereka adalah Romahurmuzy (F-PPP) dan Tamsil Lindrung (F-PKS).

Yudi menyebut Roma, kaitannya dengan dana 130.000 dolar AS yang diterima karena telah memuluskan proyek pengadaan bibit Jagung. Sedangkan Tamsil disebut-sebut terlibat dengan kasus suap pengadaan benih kopi. Tamsil disebut “menjual” proyek kementan dengan konsekuensi ia mendapat imbalan “jasa pemulus proyek”. Tamsil memberi paket pengadaan benih kopi kepada Denni Pramudia Adiningrat. Denni sendiri merupakan suami dari Elda Daviane, komisaris PT Radina Bidodipa. Menurut Yudi, Elda mengatakan bahwa ia harus membayar 5-6 persen dari anggaran pengadaan benih kopi kepada Tamsil.

Kesaksian Yudi direspon segera oleh kedua politisi senayan tersebut –Romahurmuzi dan Tamsil. Roma berdalih bahwa kesaksian Yudi adalah penipuan. Saat ini banyak penipuan yang bermacam-macam. Ia merasa nama nya telah dicemarkan, terlebih disebut dalam sidang bahwa ia menerima aliran dana haram. Demikian juga Tamsil, ia bahkan menyatakan tidak kenal dengan Denni. Menurut Tamsil, pengadaan proyek tidak ada kaitannya dengan DPR, melainkan pemerintah.

Kesaksian serta tuduhan Yudi terhadap Roma dan Tamsil perlu didalami oleh pihak berwenang. Pasalnya, sederetan nama-nama baik pejabat maupun pengusaha bermunculan sejak penangkapan Lutfi. Masih terbuka kemungkinan akan ada nama-nama muncul selain mereka berdua. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa ada indikasi korupsi atau suap yang dilakukan secara kolektif dalam pengadaan proyek di kementan

Melalui pembacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian Yudi telah memunculkan dua nama –Roma dan Tamsil- yang terlibat pemberian suap atas pengadaan proyek di kementan. Merasa tidak terkait dengan dugaan menerima aliran dana seperti yang dituduhkan Yudi, Roma dan Tamsil pun memberi klarifikasi terbuka. Aparat penegak hukum perlu mendalami pernyataan Yudi. Jika proyek pengadaan sesuatu yang terdapat di kementerian-kementerian menjadi “ladang korupsi” bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ada pengawalan intensif dari KPK untuk mengawasi.