Tokoh Islam "Di Kantong" Jokowi

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Direktur Program Institut Studi Strategi Indonesia, Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Calon presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan menyebut bahwa calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2019 ada beberapa nama. Nama-nama mereka sudah ada di kantong Jokowi. Setelah menyebut sepuluh bakal cawapres, kini nama cawapres mengerucut menjadi lima.

Daftar nama-nama bakal cawapres Jokowi diisi beberapa tokoh Islam. Berbagai media menyebut Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa), Mahfud MD (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat). Untuk nama terakhir, sempat menjadi kontroversi karena sebelumnya TGB sempat direkomendasikan Persaudaraan Alumni 212 menjadi capres. Namun, masuknya TGB dalam bursa cawapres Jokowi muncul setelah ia menyatakan mendukung Jokowi melanjutkan kepemimpinannya dua periode.

Pada pilpres 2019, peta pencapresan masih didominasi dua poros, poros Jokowi dan Prabowo. Meski demikian, kemungkinan adanya poros baru masih sangat memungkinkan. Jika capres hanya ada dua, Jokowi dan Prabowo, maka pencapresan ini akan mengulang pilpres 2014 lalu.

Menilik peta dukungan Jokowi, kini ia lebih diunggulkan karena sudah mendapat dukungan dari berbagai parpol sehingga pencalonannya sudah memenuhi syarat presidential threshold (ambang batas pencapresan). Sebagai kader PDI-Perjuangan, Jokowi sudah mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kelima parpol tersebut memiliki kursi di DPR RI. Sedangkan kelima parpol lain, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan capres yang akan diusung.

Selain itu, Jokowi juga mendapat dukungan partai yang belum ada di parlemen seperti Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua parpol ini telah menyatakan sikap mendukung Jokowi di pilpres 2019. Di atas kertas, Jokowi mendapat dukungan yang lebih dari cukup. Ia juga lebih diunggulkan karena merupakan "petahana".

Kekuatan-Kelemahan

Ketiga tokoh Islam yang masuk dalam bursa cawapres Jokowi memiliki kekuatan dan keunggulan juga kelemahan masing-masing. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki dukungan dari partainya yang selama ini intens mengkampanyekan Cak Imin sebagai cawapres. Dukungan penuh dari partai cukup menjadi modal bagi Cak Imin.

Meski mendapat dukungan PKB, Cak Imin ternyata memiliki kelemahan di internal elit ormas Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi lumbung suara PKB. Hal ini diakibatkan konflik antaranya dirinya dengan Abdurahman Wahid (Gus Dur), atau sering disebut konflik perebutan PKB. Akibat konflik itu, hubungan Cak Imin dengan keluarga Gus Dur dan simpatisannya masih terpelihara. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Cak Imin. Betapapun, Gus Dur adalah mantan Ketua Umum PBNU dan PKB yang memiliki jaringan sangat kuat ke pemilih akar rumput warga NU.

Mahfud MD juga mempunyai kekuatan tersendiri. Sebagai mantan hakim MK, Mahfud bukan orang biasa dalam kancah politik Indonesia pascareformasi. Ia juga pernah menjadi Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur. Setelah purna jabatan sebagai hakim MK, Mahfud lebih dikenal sebagai cendekiawan muslim Indonesia. Sebagai tokoh muslim, Mahfud relatif dapat diterima oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Namun, syarat pencapresan melalui parpol bisa menjadi kendala tersendiri bagi Mahfud. Sebagai orang non parpol, kondisi ini praktis menyulitkan Mahfud. Beberapa parpol (semisal PSI dan Nasdem) memang mewacanakan mendukungnya. Namun, dukungan itu bisa menyandra Mahfud sendiri.

Tokoh Islam lain, TGB jugu memiliki kekuatan dan daya tawar menjadi cawapres Jokowi. Pengalaman menjadi Gubernur adalah modal utama, memahami persoalan tata kelola pemerintahan khususnya daerah. Akan tetapi, TGB harus siap berhadapan pada resistensi Partai Demokrat karena ia merupakan kader Demokrat. Sementara di sisi lain, Demokrat sedang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres/cawapres. TGB juga mendapat resistensi dari kelompok Persaudaraan Alumni 212 karena sebelumnya sudah diusulkan menjadi capres, sebelum menyatakan dukungan pada Jokowi.

Antisipasi Politik Identitas

Calon pendamping Jokowi bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan parpol, profesional, militer dan tokoh agama (Islam). Akan tetapi, pilihan memilih tokoh agama menjadi penting karena konteks politik Indonesia saat ini diwarnai dengan politik identitas.

Sebuah hal yang lazim dan selalu muncul saat momentum politik (Pemilu dan Pilkada) adalah isu SARA, terutama agama. Isu politik identitas ini semakin masif karena menjelang Pemilu 2019, Indonesia menggelar Pilkada serentak 2017 dan 2018. Politik identitas seolah menemukan momentumnya di tahun politik.

Berpasangan dengan tokoh Islam dapat menguatkan posisi Jokowi yang selama ini sering diserang lawan politiknya dengan isu komunis dan kriminalisasi ulama. Selain itu, tokoh Islam yang diambil merupakan tokoh yang relatif diterima tidak hanya pemilih muslim, tapi juga non muslim.

Kuatnya politik identitas di Indonesia tidak terhindarkan. Hal ini cukup memengaruhi kolaborasi pasangan capres-cawapres yang "nasionalis-Islam" atau sebaliknya dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu 2004 misalnya, terdapat kolaborasi antara militer yang nasionalis dengan tokoh Islam: pasangan Wiranto-Shalahuddin Wahid dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Terpenting, bagi paslon adalah menjaga "tergelincirnya lidah" dari perkataan dan pernyataan yang menyakiti umat beragama. Kasus Ahok adalah bukti bahwa keselamatan seseorang adalah dari menjaga lisan (perkataan). Sekuat apapun paslon capres-cawapres akan terjungkal apabila tidak bisa menjaga lisannya, terutama dari perkataan terkait keyakinan (agama).

Pencapresan Yusril 2019: Ambisi dan Utopi

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Setelah resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) percaya diri mengusung ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Hal ini menjadi hasil keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) parpol berlambang bulan sabit dan bintang tersebut. Oleh karenanya, PBB akan intens menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk membentuk koalisi.

Pencalonan Yusril sebagai capres maupun cawapres bukan hal yang mengagetkan. Pasalnya, dalam tradisi politik Indonesia, pencapresan diikuti oleh ketua umum parpol. Menjelang Pemilu 2019, beberapa ketum parpol dicalonkan oleh partainya baik sebagai capres maupun cawapres. Sebut saya Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Romahurmuzy (Ketum PPP).

Rencana pencalonan Yusril untuk pilpres 2019 merupakan kali kedua baginya. Menjelang Pemilu 1999, Yusril juga dikabarkan akan mencalonkan diri. Semua persyaratan telah ia penuhi. Namun, pencalonannya kala itu, menurut pengakuannya digagalkan oleh Amin Rais (yang saat itu menjadi Ketua MPR sekaligus Ketum PAN). Yusril menganggap Amin Rais melakukan "dusta" dalam pemilihan presiden melalui sidang MPR. Menurutnya, seharusnya saat itu hanya dirinya yang menjadi capres tunggal karena Abdurahman Wahid dan Megawati terlambat mendaftarkan diri.

Pada Pilpres 2014 silam, Yusril juga sempat diusung oleh PBB. Namanya sempat diajukan untuk berpasangan dengan Jokowi. Jelang Pemilu 2014 lalu bahkan sempat terbentuk "Forum Rakyat Laskar Jokowi-Yusril untuk Indonesia" untuk mendukung duet Jokowi-Yusril. Namun, pencalonan baik sebagai capres atau cawapres kandas. Dan lebih menyedihkan lagi, PBB tidak lolos ambang batas parlemen (DPR RI). Artinya PBB tidak mampu menempatkan kadernya di DPR RI.

Menghadapi Pilpres 2019, Yusril merasa percaya diri. Ia menyatakan kesiapannya jika berpasangan (sebagai cawapres) dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Bahkan ia yang selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah juga bersedia berpasangan dengan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, Yusril memberi syarat bahwa Jokowi harus jadi cawapresnya.

Sebagai Ketum PBB, Yusril mengasosiasikan PBB sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi, parpol yang pernah berjaya di era Orde Lama sebelum akhirnya dibubarkan pemerintah. Bagi PBB, visi dan misinya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan mengusung visi dan misi tersebut, Yusril berharap partainya meraih banyak suara dan lolos parliamentary threshold (lolos ambang batas) yang disyaratkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebesar 4 (empat) persen.

Menguatnya politik identitas (politik atas nama agama) menjadi peluang tersendiri bagi PBB. Pasca dibekukannya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah karena bertentangan dengan asas Pancasila, mantan anggota HTI diberi kesempatan untuk bergabung dengan PBB. Hal ini tidak mengagetkan karena selama HTI berhadapan dengan persoalan hukum menyangkut statusnya, Yusril aktif memberi bantuan hukum. Bergabungnya mantan anggota HTI menjadi modal Yusril untuk melangkah pada pencapresan.

Meskipun Yusril membuka partainya bagi mantan anggota HTI, bukan berarti tanpa alang melintang. Yusril harus berebut mantan anggota HTI dengan parpol Islam lain (terutama PKS dan PAN). Selain itu, ajakan Yusril kepada mantan anggota HTI juga mendapat resistensi dari sebagian kelompok Islam lain.

Pencalonan Yusril untuk 2019 bukan hal mudah. Pasalnya, pada periode 2014-2019 PBB tidak memiliki kursi di DPR RI. Praktis, Yusril tak punya daya tawar dalam membangun koalisi pencapresan karena syarat pencapresan adalah capres diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR RI dan atau 25 persen suara berdasarkan Pemilu 2014. Dengan aturan ini, peluang Yusril terlalu berat dan sulit.

Munculnya gagasan untuk berkoalisi dengan Gerindra, PKS dan PAN ternyata juga memunculkan problem sendiri bagi Yusril. Wacana PAN yang memunculkan empat orangbkadernya termasuk Amin Rais sebagai capres atau cawapres, membuat Yusril tidak nyaman jika bergabung dengan koalisi tersebut. Hal ini disebabkan luka lama Yusril akibat perilaku Amin yang dianggap Yusril merugikan dirinya.

Jika ingin melakukan perhitungan politik secara rasional, seharusnya Yusril berfokus memperjuangkan PBB untuk lolos DPR RI. Tentu saja cara ini dilakukan dengan meraih sebanyak-banyaknya suara pemilih. Meraih suara pemilih tidak selalu dengan mencalonkan ketum parpol sebagai capres atau cawapres. Ini terbukti dalam Pemilu 2014 lalu, PDI-Perjuangan meraih suara terbanyak tanpa mencapreskan Megawati (ketumnya). Sosok figur ternyata berpengaruh besar bagi elektabilitas parpol. Mampukah Yusril melakukan hal tersebut?

Menimbang Gus Rommy Sebagai Cawapres 2019 PPP

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar Juli 2017 menghasilkan rekomendasi mencalonkan kembali Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Keputusan dukungan kepada Jokowi terbilang lebih cepat daripada parpol lainnya. Dukungan PPP lebih awal diklaim merupakan hasil ijtihad ulama-ulama parpol berlambang Ka'bah tersebut.

Menjelang pilpres 2019, peta politik pencalonan masih diwarnai dua poros: Jokowi dan Prabowo. Poros ini membuat gairah pilpres sama seperti 2014 lalu. Wacana membentuk poros selain kedua di atas masih terus dilakukan parpol-parpol.

Pencapresan PPP Pasca Reformasi

Dalam sejarah PPP, Ketum PPP, Hamzah Haz pernah menduduki jabatan wakil presiden. Ini terjadi pada periode 2001-2004. Pada Pemilu 1999, terpilih Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Namun pada 2001, Gus Dur dilengserkan oleh Sidang Istimewa MPR RI. Sidang MPR kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Pemilihan Hamzah Haz saat itu adalah buah pertimbangan untuk meredam kelompok nahdiyin (warga Nahdatul Ulama) yang matah dan tidak bisa menerima pelengseran Gus Dur oleh MPR.

Menjelang Pemilu 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai capres berpasangan dengan purnawirawan tentara, Agum Gumelar. Pencalonan Hamzah sebagai Ketum PPP menghadapi tantangan konflik internal. Kubu internal PPP yang dimotori Zainuddin MZ memisahkan diri dari PPP dan membentuk PPP Reformasi yang pada Pemilu 2004 menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Akibat konflik ini, Hamzah Haz tidak mampu bersaing di pilpres dan tidak lolos pada putaran kedua (Putaran kedua diikuti pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi).

Pada 2009, PPP praktis tidak mencalonkan kader sebagai capres maupun cawapres. Saat itu, sempat terjadi silang pendapat di internal PPP. Sebagian ingin mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, sebagian yang lain ingin mendukung pasangan Megawati-Prabowo. Bahkan, juga ada yang mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Pada 2014 lalu, internal PPP sempat mewacanakan beberapa tokoh Islam untuk diusung sebagai capres. Nama-nama yang muncul antara lain: Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP saat itu), Jusuf Kalla (Tokoh Senior Golkar), Din Syamsuddin (Mantan Ketum PP Muhammadiyah). Pada akhirnya, calon yang diusulkan PPP gagal maju sebagai capres-cawapres. Dukungan PPP akhirnya diberikan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dukungan pencapresan 2014 ternyata menimbulkan konflik internal. Sebagian menolak kebijakan Ketum Suryadharma Ali yang mendukung Prabowo. Sekjend PPP yang saat itu dijabat Romahurmuzy memilih mendukung Jokowi. Akibatnya, PPP didera konflik internal yang cukup panjang hingga terjadi dualisme kepengurusan.

Tantangan

Upaya PPP mendorong pencalonan Rommy sebagai cawapres terus dilakukan. Berbagai spanduk dan baliho Gus Rommy pun bertebaran di berbagai daerah. Juga iklan di media elektronik. Akan tetapi, pencalonan Gus Rommy bukan hal mudah. Merujuk hasil survei nasional lembaga survei Charta Politika pada Mei 2018, elektabilitas, Gus Rommy sebagai cawapres masih jauh tertinggal dibanding cawapres (tokoh Islam) lain seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Zulkifli Hasan (Ketum PAN).

Tantangan terberat pencalonan Gus Rommy justru muncul dari internal PPP. Kisruh dualisme partai tersebut menyisahkan luka bagi beberapa faksi internal. Sejak konflik dualisme, terdapat tiga faksi di PPP: faksi Djan Faridz, faksi PPP khittah dan faksi Rommy sendiri. Adanya faksi tersebut tentu membuat sulit pencalonan Gus Rommy.

Selain pertentangan faksi, efek konflik internal PPP membuat beberapa kader berpindah parpol. Sebagai contoh, Ahmad Yani, politisi PPP yang pernah mencalonkan diri sebagai kandidat Ketum telah menyatakan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB). Ia bahkan mengklaim membawa gerbong massa PPP untuk memilih partai besutan Yusril Ihza Mahendra. Politisi PPP lain yang berpindah parpol adalah Dimyati Natakusumah. Kecewa dengan konflik panjang, ia memutuskan untuk hengkang dari PPP.

Munculnya politik identitas di tahun politik (sejak Pilkada 2017 dan diprediksi hingga Pemilu 2019) sebetulnya menjadi momentum PPP dan Gus Rommy untuk meningkatkan elektabilitasnya. Identitas PPP sebagai parpol Islam mempunyai nilai tambah dan daya tawar bagi pemilih muslim terlebih yang berlatar belakang pendidikan agama (terutama pesantren tradisional). PPP yang sudah cukup dikenal lama sebagai parpol Islam (sejak era Orde Baru) memiliki tempat tersendiri bagi sebagian pemilih muslim. Inilah modal Gus Rommy dalam mendukung pencalonannya serta bagi PPP untuk mendongkrak suara di Pemilu 2019 nanti.

Namun begitu, PPP harus merumuskan konsep siyasah Islam yang komprehensif dalam konteks politik Indonesia agar mampu "dijual" di pasar politik bebas saat ini. Selama ini, seperti pernah diungkap Kuntowijoyo, konsep politik Islam "sangat manis" dalam tataran teori. Tetapi pada prakteknya banyak terdapat "gap". Itulah sebabnya, menurut Kuntowijoyo, pertanyaan yang memberatkan yang kerap diajukan adalah how to do it? (Kuntowijoyo, 2018:xix).

Peluang

Di tengah tantangan pencalonan, Gus Rommy memiliki peluang, memiliki basis pemilih dari kalangan warga Nahdatul Ulama (NU). Ia yang merupakan keturunan KH. Wahab Chasbullah salah satu pendiri NU. Di kalangan warga NU, garis keturunan kyai sangat terpandang, termasuk bagi mereka yang terjun ke politik.

Menakar Peluang Capres Partai Amanat Nasional (PAN)

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Menjelang pendaftaran calon Presiden untuk Pemilihan Umum 2019 pada Agustus 2018, beberapa partai politik menyodorkan nama yang akan diusung. Partai Kebangkitam Bangsa (PKB) mencalonkan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan mengajukan sembilan nama kader.

Selain PKB dan PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) juga memunculkan empat nama kadernya sebagai capres. Mereka adalah Zulkifli Hasan (Ketum), Hatta Rajasa (Mantan Ketum), Amin Rais (Mantan Ketum), serta Sutrisno Bachir (Mantan Ketum). Bagaimana peluang keempatnya?

Munculnya empat nama tersebut bagi sebagian orang cukup mengagetkan. Pasalnya, menjelang pilpres 2019, PAN sering mengemukakan bahwa Ketum Zulkifli adalah calon presiden yang akan diusung. Bahkan, banyak beredar spanduk bertuliskan "Zulkifli Calon Presiden".

Dalam narasi pencapresan di Indonesia, keempat nama tersebut sudah tidak asing lagi. Pada pilpres 2004, Amin Rais sempat mencalonkan diri sebagai capres. Menjelang pilpres 2009, Ketum PAN saat itu, Sutrisno Bachir juga sempat dikabarkan akan mencalonkan sebagai capres. Ia bahkan sempat meminta dukungan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian pada pilpres 2014 lalu, Hatta Rajasa maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Dari pengalaman tersebut, wajar jika Zulkifli juga didorong maju sebagai capres atau cawapres PAN di 2019.

Pemilu 2019 nanti memang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pada 2019, pemilihan legislatif akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden. Dengan model demikian, parpol yang tidak mencapreskan kadernya diperkirakan sulit meraup suara. Sementara itu di sisi lain angka parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang tinggi yakni 4% (empat persen), menjadi momok parpol. Jika tidak sampai batas itu, otomatis tidak duduk di DPR RI. Padahal, tujuan Pemilu adalah menempatkan kader parpol di parlemen, terutama di pusat (DPR RI).

Pencapresan empat kader PAN ini bisa dilihat dari upaya PAN untuk mendapatkan coattail effect atau yang sering disebut "efek jas kera". PAN tentu berharap dengan munculnya capres tersebut dapat meningkatkan elektabilitasnya. Teori efek jas kera terbukti dirasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pencapresan Joko Widodo turut berdampak pada tingginya elektabilitas partai.

Pencapresan keempat kader sekaligus tokoh PAN tersebut sebetulnya memiliki peluang yang cukup besar. Dari sisi massa pemilih, PAN merupakan parpol yang basis pemilihnya mayoritas warga Muhammadiyah. Tentu ini menjadi modal pencalonan dan pembentukan koalisi dengan parpol lain. Namun di sisi lain, persoalan yang dapat penulis identifikasi adalah tidak semua warga Muhammadiyah pemilih PAN.

Tantangan bagi capres PAN adalah tentang elektabilitasnya yang tidak diungulkan dalam berbagai survei. Dari berbagai survei, dari empat capres PAN hanya Zulkifli yang sering muncul. Meski elektabilitasnya masih jauh bila dibanding capres lain seperti Jokowi, Prabowo dan Agus Harimurti Yudhoyono. Elektabilitas Zulkifli juga rendah jika ia menjadi cawapres, masih di bawah Muhaimin Iskandar (PKB) dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta).

Selain elektibilitas rendah, yang juga menjadi tantangan PAN adalah resistensi terhadap capresnya terutama Amin Rais. Seperti diketahui, Amin kerap melancarkan kritik pedas terhadap Jokowi. Amin bahkan mendoakan agar Jokowi tidak terpilih lagi dan menyebut Allah akan malu jika tidak mengabulkan doa umat Islam yang ingin ganti presiden. Beberapa pernyataan kontroversial Amin berujung pada ketidakpercayaan beberapa aktivis 1998. Mereka bahkan ingin meninjau kembali gelar Amin sebagai "Bapak Reformasi" Indonesia.

Nama Amin yang muncul sebagai capres usulan PAN langsung mendapat reaksi dari sesama politisi. Yusril Ihza Mahendra misalnya mengingatkan Amin agar tidak "plin-plan" dalam berbicara. Lain halnya dengan Mardani Ali Sera. Menurut politisi PKS itu, sebaiknya memberikan kesempatan pada generasi yang lebih muda.

Capres lain, Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir juga cukup berat untuk disandingkan dengan calon-calon lain. Namanya tidak sepopuler beberapa tahun silam. Hatta misalnya, sejak tidak terpilih Ketum PAN sudah jarang muncul dimuka publik sebagai politisi dan tokoh parpol. Demikian halnya dengan Sutrisno Bachir.

Akhirnya, jika merujuk hasil survei elektabilitas capres/cawapres, tidak ada pilihan lain bagi PAN untuk bekerja ekstra keras meningkatkan elektabilitas kader dan tokohnya.

Pilih PKS atau PAN Jadi Kegalauan Gerindra

Oleh: Ali Thaufan DS (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Awal Juni 2018, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci. Kedua tokoh oposisi ini juga memanfaatkan kesempatan ke Makkah untuk bertemu tokoh Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. Ketiganya membahas situasi politik dan menjajaki kemungkinan koalisi di pemilihan presiden 2019 nanti. Pertemuan ketiga tokoh ini mengundang tanda tanya, "Kenapa tidak dihadiri tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?".

Syarat pencapresan 2019 dengan menggunakan ambang batas parlemen hasil Pemilu 2014 memaksa parpol untuk berkoalisi sesama parpol dalam mengusung capres. Hal ini yang terus dirajut parpol-parpol jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada bilang Agustus 2018. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra tengah menggalang dukungan partai lain, terutama memastikan dukungan dari PAN dan PKS.

Upaya menjalin koalisi untuk pilpres sudah dilakukan Gerindra. Hal ini terlihat dalam beberapa provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2018, Gerindra berkoalisi dengan PAN dan PKS. Ketiganya tampak solid. Dalam banyak kesempatan tokoh ketiga parpol tersebut lantang menyuarakan "2019 Ganti Presiden".

Akan tetapi, soliditas ketiganya diuji dengan pasangan cawapres yang akan dipinang Prabowo. Hal yang juga sama dialami Jokowi, meski didukung banyak parpol, namun soliditas dukungan diuji jika Jokowi mengambil salah satu dari kader parpol yang sudah mendukungnya.

Sejak "kemesraan" Gerindra dan PKS terbangun, terutama sebagai oposan pemerintah, dapat diprediksi bahwa Prabowo akan menggandeng kader PKS sebagai cawapresnya. Terlebih, dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu, PKS telah merelakan kader mereka tidak menjadi pasangan calon, karena Sandiaga Uno (Gerindra) diduetkan dengan Anies Baswedan (non parpol). Oleh sebab itu, PKS telah memilih sembilan kader terbaik mereka untuk diajukan sebagai cawapres Prabowo.

Setelah PKS memunculkan sembilan capres/cawapres dengan harapan dipinang Prabowo, bukannya peluang besar yang didapatkan PKS, melainkan konflik internal dan persaingan dengan parpol yang akan bergabung dengan Gerindra, yaitu PAN.

Sembilan nama capres/cawapres PKS saling bersaing selain mendapat dukungan dari internal PKS, juga merebut hati masyarakat, meningkatkan elektibilitas. Namun disayangkan, internal PKS berkonflik. Hal ini seperti ditandai adanya upaya menjegal langkah Anis Matta sebagai capres PKS sebagaimana dikemukakan Fahri Hamzah. Menurut Fahri, elit PKS tidak menghendaki Anis muncul sebagai capres. Bahkan, loyalis Anis dibeberapa daerah diberhentikan dari kepengurusan tingkat daerah.

Selain konflik internal, elektabilitas kader-kader yang diajukan PKS, berdasarkan beberapa hasil survei juga masih rendah. Hal ini yang mungkin membuat Gerindra (Prabowo) mulai melirik calon lain sebagai pasangannya. Nama-nama yang muncul adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR RI. Hal ini terlihat dari hubungan intens Gerindra-PAN, meski PAN belum menentukan sikap resmi. Nama lain yang juga muncul adalah Anies Baswedan.

Wacana koalisi Gerindra-PAN dalam pencapresan (mengusung Prabowo-Zulkifli Hasan) kian menguat karena secara syarat, keduanya memenuhi ambang batas parlemen. Selain itu, ibadah umrah yang dilakukan oleh Amin Rais dan Prabowo juga dapat dibaca sebagai intensitas hubungan keduanya serta peluang koalisi pencapresan.

Kemesraan Gerindra-PAN segera direspon PKS. Bagi PKS, kursi cawapres menjadi "harga mati" bagi parpol yang dipimpin Sohibul Iman tersebut. PKS bisa berpindah dukungan jika tidak mendapat tiket cawapres. Bahkan PKS masih memungkinkan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKB yang hingga saat ini belum menentukan dukungan.

Politisi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengakui bahwa partainya terus menjalin komunikasi dan berupaya membangun koalisi, termasuk dengan PKS. Demokrat tetap menawarkan kadernya, Agus Harimurti sebagai capresnya. Bagi Demokrat, sosok Agus dapat menarik pemilih usia muda.

Sebagai parpol berbasis massa pemilih muslim (umat Islam), PKS dan PAN tampak sulit berada dalam satu koalisi. Hal ini dapat dimaklumi, PAN yang secara kultur berbasis pemilih dari organisasi masyarakat (Ormas) Islam Muhammadiyah memiliki cerita kurang baik. Pada tahun 2005 lalu, Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat himbauan agar menjadi aset Muhammadiyah dari penetrasi kader PKS yang mencoba menguasai. Kondisi ini menyiratkan pesan bahwa PAN dan PKS memiliki hubungan yang kurang baik.

Meski manuver politik pencapresan sangat beragam, namun perlu dipahami bahwa sifat koalisi yang menjadi kultur politik Indonesia sangat dinamis. Kepentingan politik berada di atas segalanya. Apapun bisa terjadi di menit akhir jelang pendaftar capres-cawapres.

Konflik Dengan Gus Dur dan Pergerakan PKB: Batu Sandungan Cak Imin

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Muhaimin Iskandar (akrab dipanggil Cak Imin), Ketua Umum Dewan Pempinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gencar melakukan sosialisasi untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Namun, pada saat yang sama, muncul gerakan yang dapat menurunkan elektabilitasnya, yaitu Pergerakan Pemuda Kemahasiswaan Bersatu (Pergerakan-PKB). Gerakan ini menggunakan nama singkatan yang mirip dengan “PKB”. Memunculkan kesan bahwa PKB tidak solid.

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, beberapa ketua umum partai politik menjajaki kemungkinan koalisi pencapresan. Mereka juga memasang spanduk capres dan cawapres dalam rangka sosialisasi meski belum memasuki masa kampanye. Pada partai berbasis pemilih muslim, muncul beberapa nama seperti Cak Imin (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Romahurmuzy (PPP). Diantara ketiga nama tersebut, Cak Imin relatif unggul dalam berbagai survei. Keunggulan Cak Imin bisa dipastikan karena PKB memiliki basis pemilih dari masyarakat Nahdliyin (sebutan bagi masyarakat Nahdatul Ulama, sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia). Cak Imin membuat gagasan Sudurisme, sebuah gagasan untuk menggabungkan ide-ide Sukarno yang nasionalis dan Gus Dur yang memiliki konsep “Pribumi Islam” (Lihat dalam Detik X Investigasi “Sudurisme dan Konflik Cak Imin Vs Gus Dur”).

Meski mendapat dukungan dari sebagian masyarakat NU, pada saat yang sama, Cak Imin juga mendapat penolakan dan tidak diterima oleh sebagian masyarakat NU, terutama dari NU Gusdurian (kelompok masyarakat NU pecinta dan pengagum Gus Dur). Hal ini disebabkan konflik antara Gus Dur dengan Cak Imin pada 2007. Puncak dari konflik ini, Gus Dur akhirnya tersingkir dari PKB (Firman Noor:2016).

Luka hati pecinta Gus Dur kepada Cak Imin tak mereda. Mereka menolak pencalonan Cak Imin untuk menjadi cawapres. Sejak konflik itu, berbagai upaya dilakukan kubu Cak Imin untuk bisa kembali “merangkul” keluarga Gus Dur dan para pengagumnya. Salah satu pengurus PKB, Daniel Johan mengungkapkan bahwa konflik Gus Dur dan Cak Imin pada 2007 adalah penggemblengan Gus Dur kepada anak-anak muda di PKB saat itu. Menurut Daniel, Gus Dur tidak pernah marah kepada Cak Imin.

Pernyataan Daniel tersebut bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan pihak keluarga Gus Dur. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Allisa Wahid, putri Gus Dur menceritakan kepada publik bagaimana sebetulnya perasaan Gus Dur saat dikudeta Cak Imin dari PKB: Gus Dur sakit hati kepada mereka yang telah dibawa masuk ke politik (PKB). “Sebagai orang yang blak-blakan, (saya) mengingat bagaimana Gus Dur bersikap bahkan kepada ‘musuh-musuh’ politiknya, respons Bapak saat itu amat sangat jelas: tidak suka bertemu dengan mereka.” demikian kata Allisa. Konflik Gus Dur dengan Cak Imin bisa menyulitkan langkah Cak Imin untuk menuju kursi capres atau cawapres.

Selain konflik dengan Gusdurian, langkah Cak Imin terganjang kasus “Kardus Durian” kasus yang sering dikaitkan dengan Cak Imin. Istilah Kardus Durian merujuk pada pada peristiwa ditemukannya kardus durian berisi uang 1,5 miliar di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 25 Agustus 2011. Uang ini diduga sebagai gratifikasi PT. Alam Jaya karena terpilih sebagai kontraktor sebuah proyek. Saat itu, Cak Imin sedang menjabat sebagai menteri. Peristiwa inilah yang membuat Cak Imin terseret atau “diseret-seret” dalam kasus tersebut.

Dua pokok masalah di atas menjadi batu sandungan bagi Cak Imin menuju jalan cawapres 2019. Cak Imin harus melakukan konsolidasi kepada keluarga Gus Dur dan Gusdurian karena betapapun, mereka adalah pemilih potensial. Isu keterlibatan Cak Imin dalam kasus Kardus Durian juga harus ditanggapi serius oleh Cak Imin. Pasalnya, seseorang yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, sekalipun tak terbukti, cukup membuat jatuh moralitas, dalam konteks Cak Imin, elektabilitasnya bisa menurun.

Masa Depan “Buram” Partai Idaman

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra (Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) telah dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilihan Umum 2019. Tidak berselang lama setelah putusan tersebut, Ketua Umum Partai Idaman “Raja Dangdut” Rhoma Irama menyatakan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Bergabunganya Partai Idaman ke PAN dideklarasikan di Kuningan Jakarta pada Sabtu 12 Mei 2018.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah memberi keleluasaan warga negara berserikat membentuk partai politik. Inilah yang terjadi di Indonesia sesaat pascakemerdekaan. Kemudian pada era Presiden Suharto, parpol dibatasi. Pada tahun 1973, partai-partai berasas Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai nasionalis di fusikan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan kemudian dibentuk Golongan Karya sebagai wadah kendaraan politik pemerintah.

Setelah era Presiden Suharto usai pada 1998, Indonesia memasuki babak baru berdemokrasi. Kebebasan berpolitik diberlakukan kembali. Sontak, saat itu segera lahir partai-partai politik baru dan partai-partai yang dulu telah ada sebelum fusi muncul kembali. Pada Pemilu 1999, diikuti sebanyak 48 parpol; Pemilu 2004 sebanyak 24 parpol; Pemilu 2009 sebanyak 44 parpol, Pemilu 2014 sebanyak 12 parpol tingkat nasional ditambah 3 partai lokal Aceh; dan pada Pemilu 2019 nanti diikuti sebanyak 16 parpol tingkat nasional dan 4 partai lokal Aceh.

Reformasi yang melahirkan banyak parpol ternyata diwarnai ketidakpercayaan publik pada parpol-parpol. Dalam berbagai survei, parpol dianggap sebagai lembaga politik yang korup. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih terbilang tinggi dalam beberapa Pemilu pascareformasi. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih sebanyak 92,74 persen; Pemilu 2004 sebanyak 84,07 persen; Pemilu 2009 sebanyak 77,99 persen; dan Pemilu 2014 sebanyak 75,11 persen (Litbang Kompas, 2016:20).

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat pada parpol, ternyata tidak menyurutkan minat beberapa elit politik untuk membentuk parpol. Jumlah parpol peserta Pemilu mengalami pasang surut, naik dan turun. Menjelang Pemilu 2019, muncul 4 parpol baru yang lolos verifikasi KPU. Sebelumnya, KPU telah menyatakan 13 parpol tidak lolos verifikasi antara lain Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketiga parpol tersebut mengajukan banding, dan kemudian dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019 kecuali Partai Idaman. Keputusan ini menjadi “cambuk menyakitkan” bagi Raja Dangdut Rhoma Irama yang memimpin Partai Idaman.

Keputusan ini menandai bahwa Partai Idaman tidak dapat mengikuti Pemilu 2019. Akan tetapi, nafsu berpolitik Rhoma Irama tidak surut. Ia kemudian membawa gerbong Partai Idaman untuk bergabung dengan PAN. Untuk menghadapi Pemilu 2019, kader-kader Partai Idaman difasilitasi untuk pencalegan melalui PAN dan dibuatkan kartu keanggotaan PAN. Keputusan Partai Idaman bergabung dengan PAN dalam pencalegan secara otomatis membuat gugur status keanggotaan kader-kader Partai Idaman. Hal ini merujuk pada Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 16 huruf c yang menyatakan “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila menjadi anggota Partai Politik lain”.

Kiprah Rhoma Irama di politik Indonesia bukan kali ini saja (bersama Partai Idaman). Pada Pemilu 2014 Rhoma bergabung dengan PKB, dan menawarkan diri menjadi capres. Ambisi Rhoma terjun ke politik dan ingin menjadi capres sebetulnya banyak disayangkan para pecinta lagu Bung Haji (sebutan Rhoma). Pasalnya, Rhoma dinilai lebih pas menjadi Raja Dangdut dari pada Raja Indonesia (Presiden RI).

Kepiawaian berpolitik Rhoma tidak secakap dalam bermain dangdut. Jalan politik yang ditempuh lebih banyak mengundang kontroversi. Yang terakhir adalah membawa Partai Idaman bergabung di PAN. Dengan beralasan bahwa Partai Idaman dan PAN memiliki kesamaan platform adalah hal konyol. Jika memang memiliki kesamaan, seharusnya Rhoma tak perlu “repot-repot” mendirikan Partai Idaman karena Rhoma bisa bergabung dengan PAN sejak dulu. Alasan kesamaan platform dalam menentukan pilihan politik terkadang di luar kendali logika.

Dengan bergabungnya kader-kader Partai Idaman ke PAN, otomatis menggugurkan status keanggotaan mereka sebagai kader Partai Idaman. Hal ini tentu membuat buram masa depan Partai Idaman, sebuah parpol yang baru dibentuk pada 14 Oktober 2015 itu. Sebelum berkompetisi di Pemilu, Partai Idaman telah gagal melewati ujian syarat dari KPU dan kini justru bergabung dengan partai lain yang seharusnya menjadi kompetitor. Sungguh Terlalu.