Membaca Kepentingan Faksi dan Potensi Konflik di Golkar

Oleh Ali Topan DS

Beberapa pengamat politik seperti Haryadi dan Ari Dwipayana melihat potensi perpecahan bisa saja terjadi di tubuh partai Golkar. Hal ini mengingat banyaknya faksi di internal partai tersebut. Sejak deklarasi Ical sebagai presiden dari Golkar, berbagai masalah muncul, terlebih masalah tersebut mengarah kepada evaluasi pencapresan Ical.

Selama ini media memang memberitakan bahwa kampanye Ical dilakukan sangat masif. Bahkan lembaga survei menyebut Ical yang paling poluler sebagai capres dan gemar beriklan di televisi. Akan tetapi, elektabilitas nya tidak sebanding dengan popularitas. Hal ini membuat tokoh centre Golkar seperti Akbar Tanjung melontarkan kritik dan mewacanakan evaluasi pencapresan. “Evaluasi pencapresan” tidak dijelaskan secara gambang oleh Akbar sebagai upaya pengantian Ical sebagai capres Golkar. Namun publik dapat menilai bahwa ada upaya yang tersusun sistematis yang mengarah pada penggantian Ical.

Dalam politik ada istilah yang disebut “Kritik Oposisi”. Pada titik ini, oposisi ditempatkan sebagai advocate. Perlu dicermati, kritik yang dilontarkan oposisi meski bersifat konstruktif, tetapi dapat membayahakan posisi/kursi penguasa. Hal yang membahayakan itu sampai pada titik penggeseran posisi penguasa atau kerap di sebut kudeta. Untuk penghindari hal tersebut, maka diperluakan pembagian kekuasaan (power sharing) serta mengelolah persaingan dengan baik. Hal ini sepertinya sedang terjadi di internal partai. Ada barisan oposisi yang tidak mendapat pembagian kekuasaan.

Sebagai partai yang pernah berkuasa puluhan tahun, Golkar punya segudang pengalaman yang dapat dibuktikan secara empirik. Disisi lain, pengalaman sejarah panjang Golkar ini turut mencatat adanya kelompok “gerbong politik” di dalamnya. Bahkan, jika ada kader Golkar yang kepentingannya tidak terakomodir, mereka lebih memilih keluar dan mendirikan partai politik. sebut saja Prabowo dengan Gerindra-nya, Wiranto dengan Hanuranya serta yang terbaru Surya Paloh dengan Nasdemnya. Fakta ini kemudian mengantarkan pemahaman kepada kita bahwa ada kelompok kecil elit Golkar yang memiliki “kekuasaan Otonom” dan punya pengaruh besar.

Melalui pembacaan fakta di atas, bahwa saat ini para ada elit Golkar yang berjuang untuk mendapat cita-cita dari kepentingannya. Kepentingan itu bermacam-macam, bisa materil atau non materil. Dalam hal ini, kepentingan menonjol yang penulis lihat dari elit Golkar adalah kepentingan menduduki posisi penguasa. Selain itu bisa jadi pengambil alih ketetapan pencapresan yang saat ini menjadi hak milik Ical. Wajar saja bila hal ini terjadi, mengingat grafik elektabilitas Ical bergerak lamban, tidak sebanding dengan partai.

Perlu ada tindakan previntif untuk mencegah upaya yang merusak soliditas partai. Upaya itu dapat diterjemahkan dengan mendudukan pokok masalah. Jika problem utama adalah elektabilitas, perlu ada evaluasi terkait efektivitas kampanye Ical. Sekali lagi bukan pencapresan Ical. Karena siapapun dia yang mendorong lahirnya capres baru, tidak menjamin elektabilitasnya lebih baik dari Ical, atau bahkan kandidat diatasnya seperti Prabowo. Selanjutnya jika problem nya adalah kepentingan, yang maka perlu dilakukan adalah menginventarisir kepentingan itu dan mewujudkannya. Tentu dengan melihat skala prioritas untuk mendahulukan. Ada upaya untuk dilakukannya pengakomodiran kepentingan.

“Beringin Bergoyang”, Membaca Skenario Bias Rapimnas Golkar

Oleh Ali Topan Ds

Beringin Bergoyang, sebuah kalimat metaforis yang penulis gunakan untuk mengilustrasikan keadaan internal Partai Golkar saat ini. Penulis membayangkan, semakin lama “bergoyang” atau “digoyang”, Beringin bisa saja jatuh. Menjelang Rapimnas yang diagendakan Oktober mendatang, internal Golkar malah terkesan menunjukkan adanya ketidaksolidan. Beberapa faksi sepertinya menunjukkan kekuatan.

Pernyataan Akbar yang memberi warning bagi Ical untuk meningkatkan elektabilitasnya sampai akhir 2013 merupakan sinyal bahwa internal Golkar sedang tidak solid. Menurut Akbar, beberapa pengurus DPD II memantau hasil beberapa survei. Posisi Ical masih “jalan di tempat”. Hal ini memicu mereka untuk mempertanyakan pencapresan Ical.

Idrus Marham, Sekjend Golkar menanggapi pernyataan Akbar. Ia siap memberikan tantangan terhadap Akbar dan akan mengajarkan etika berorganisasi yang baik sesuai aturan AD/ART partai. Memang, Akbar pernah mengkritiki sikap DPP pada saat Rapimnas penetapan Ical karena tidak melibatkan DPD II. Atas kritikan Akbar tersebut, Idrus dengan tegas membantah bahwa ada pelanggaran AD/ART pada Rapimnas penetapan pencapresan Ical. Mengingat didalam AD/ART tidak ada aturan yang harus menyertakan DPD II dalam Rapimnas.

Terkait penyataan Akbar bahwa kader-kader di daerah mempertanyakan pencapresan Ical, Idrus dengan tegas menyangkalnya. Dalam sejumlah kesempatan Idrus mendampingi Ical Road Show diberbagai daerah. Idrus justru menemukan kader yang mempertanyakan sikap Akbar. Artinya, pernyataan Akbar bertolak belakang dengan fakta temuan Idrus di lapangan.

Penyataan Akbar dan juga Idrus barangkali ada benarnya. Ada kader yang mempertanyakan pencapresan Ical, disisi lain adapula kader yang mempertanyakan sikap dan pernyataan Akbar. Hal ini dapat dibenarkan mengingat faksi-faksi dalam tubuh Golkar sangat kental. Penulis mengamati peta faksi yang ada dalam internal Golkar, seperti faksi Ical, Akbar Tanjung, Jusuf Kalla (detik.com 4 september 2013). Mereka bisa saja mengeluarkan manuver untuk saling menjatuhkan menjelang 2014. Akan tetapi, faksi Jusuf Kalla saat-saat ini terkesan bungkam.

Menjelang Rapimnas Oktober mendatang, Golkar harus sesegera mungkin “beres-beres” urusan dapur partai. Panitia Rapimnas pemegang kendali agar jalan Rapimnas stabil. Pemengang kuasa secara de jure, dalam hal ini Ical harus jeli dan pandai-pandai membaca situasi. Ical harus melihat siapa dibelalakang siapa dan apa kepentingannya. Siapa elit partai yang selama ini “koar-koar” dan apa kepentingannya? 

Mengutip apa yang dikatakan Ichsanuddin Noorsy bahwa politik praktis adalah siapa berkuasa apa bukan apa dikuasai siapa, maka Ical harus berdiri pada posisi yang tepat. Namun perlu dipertimbangkan, bahwa saat-saat ini bukan “adu kuat” yang harus dilakukan Ical. Melainkan kemampuan mengakomodir pihak-pihak yang berseberangan. Terlebih hal ini dilakukan internal partai.

Ical dalam Dilema, Pilih-Pilih Pasangan-Konflik Internal

Oleh Ali Topan DS

Deklarasi Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari partai Golkar yang dilakukan lebih awal setidaknya menjadi poin plus sekaligus minus. Menjadi poin plus karena Ical akan banyak waktu untuk melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal partai. Masa kampanye Ical pun setidaknya lebih lama. Ical memiliki rentan waktu yang cukup lama untuk mensosialisasikan bahwa ia adalah calon presiden.

Pada sisi lain, ia harus menelan efek minus dari deklarasinya yang lebih awal. Pasalnya, dari beberapa hasil survei elektabilitas capres, nama Ical masih jauh di bawah Jokowi dan Prabowo Subianto. Padahal, jika menilik kebelakang, deklarasi Ical sudah cukup lama, sejak tahun 2012. Akan tetapi, elekbilitasnya tidak mengalami kenaikkan yang signifikan. Lantaran elektabilitas yang lamban ini, Ical harus menerima kenyataan bahwa pencapresan dirinya perlu di evaluasi.

Isu bahwa Golkar kepincut dan hendak meminang Jokowi sebagai cawapres senter terdengar. Beberapa petinggi Golkar seperti Nurul Arifin dan Bambang Soesatyo membenarkan hal tersebut. menurut mereka, Ical membutuhkan pendamping yang bisa menutupi kekurangannya. Jokowi dipandang sosok yang pantas mendampingi Ical untuk saling melengkapi. Mengingat Jokowi yang lahir dari suka Jawa dan Ical Sumatera. Setidaknya beberapa petinggi Golkar beranggapan bahwa Ical butuh pendamping yang berasal dari suku Jawa agar bisa mendongkrak suara di tanah Jawa. Selain Jokowi nama Mahfud MD juga kerap digosipkan menjadi pendamping Ical.

Pihak PDIP menanggapi dingin isu keinginan Golkar yang menginginkan Jokowi sebagai cawapres Ical. Wakil Ketua Bapilu PDIP, Hasanuddin menanggapi bahwa partainya akan fokus untuk pemenangan pemilu legislatif. Bahkan ia menyatakan jika Jokowi menjadi cawapres Ical, itu sebuah hal yang lucu. Pasalnya elektabilitas Jokowi selalu berada di atas Ical. Jaraknya pun terpaut jauh. Senada dengan Hasanuddin, Sekjend PDIP, Tjahjo Kumolo juga menapik adanya pembicaraan antara PDIP dan Golkar mengenai pasangan capres. Meski demikian, Tjahjo tidak menapik bahwa ada pendekatan yang dilakukan Golkar terhadap PDIP. (kompas.com 16 September 2013)

Wajar bila Golkar yang terlanjur mengusung Ical di pilpres 2014 mendekati Jokowi untuk sedia mendampinginya. Pasalnya, sosok Jokowi saat ini menjadi daya tarik bagi warga. Bahkan, menurut pengamat politik, jika Jokowi mencalonkan diri para pilpres nanti, ia tidak hanya akan menang, tetapi ia juga bakal sanggup menekan angka golput (golongan putih). Mengapa demikian? Pasalnya pesona Jokowi diramalkan mampu mendorong warga untuk tidak golput.

Menargetkan siapa yang akan mendampingi Ical, bagi Golkar mutlak dipikir dan perhitungkan. Pasalnya, waktu demi waktu semakin mendekat pada pilpres 2014. Namun demikian, Golkar tidak boleh mengesampingkan problem yang saat ini sedang melilit partai tersebut. Upaya dari beberapa elit partai seperti Yoris Raweyai atau bahkan Ketua Dewan Pertimbangan partai Akbar Tanjung yang berusaha mengevaluasi pencapresan ical harus menjadi skala prioritas untuk dipecahkan. Jika Ical tidak mampu mengakomodir kepentingan faksi-faksi yang ada diinternal partai, maka ia akan terus menemukan kesulitan menuju kursi RI 1.

Elektabilitas Tak Sebanding Popularitas, Pencapresan Ical Perlu Ditinjau Kembali?

Oleh Ali Topan DS

Menjelang pemilihan Presiden 2014 mendatang, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei sejauh mana tingkat keterpilihan kandidat calon Presiden. Beberapa nama yang diajukan tentunya sudah populer, mengingat deretan nama tersebut banyak menghiasi layar televisi; media cetak; papan reklame atau spanduk dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu (Rabu 11 September 2013) Lembaga Konsultan Riset Alvara pun merilis hasil survei yang dilakukannya pada pertengahan Juli-Agustus 2013 (lihat Kompas.com 11 September 2013).

Berbagai hasil survei yang dirilis tersebut setidaknya menjadi acuan laju pergerakan para kandidat. Maju atau tidaknya sebagai calon presiden bisa jadi didasari grafik hasil survei. Dari hasil survei popularitas dan elektabilitas tersebut, masing-masing kandidat dapat menganalisa kekuatan lawan. Sejauh mana peta pergerakan lawan dalam meraup simpati masyarakat. Setidaknya, kandidat yang memiliki popularitas tinggi dapat mendongkrak elektabilitasnya.

Diantara sederet nama yang kerap menghiasi hasil survei adalah Aburizal Bakrie (selanjutnya Ical). Sebagai ketua umum partai Golkar serta calon Presiden yang diusung partai ia kerap menjadi perbincangan para analis politik. Sebagai pengusaha yang terbilang sukses serta didukung dengan kekuatan pengaruh media yang ia miliki, ia sering kali tampil menghiasi layar televisi. Selain itu progam road show ke desa-desa yang dilakukan menambah pundi-pundi popularitasnya. Pada Juli 2013, Pusat Data Bersatu (PDB) bahkan merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa Ical adalah Top Of Mind. Tidak berbeda jauh dengan apa yang di rilis Lembaga Konsultan Riset Alvara, bahwa Ical masih nomor wahid soal popularitasnya. Kemudian disusul calon lainnya: Wiranto, Jusuf Kalla, Megawati dan lainnya.

Meski popularitas Ical yang tinggi, akan tetapi tidak demikian dengan elektabilitasnya. Hal ini yang menjadi titik permasalahan yang terus dikaji oleh pengurus DPP Golkar. Sejumlah pengamat melihat figur Ical masih menuai kontroversi, seperti kasus lumpur Lapindo yang terlanjur melekat dan menjadi identitasnya. Selain itu, statusnya yang non jawa. Oleh sebab ini, menurut Tantowi Yahya, ia disarankan menggandeng cawapres dari suku jawa seperti Pramono Edhi Wibowo atau Mahfudz MD

Sebetulnya, elektabilitas Ical mengalami peningkatan, meski tidak secara signifikan. Lihat saja hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ical sebelumnya 5,9 persen menjadi 8,8 persen. Jika disandingkan dengan partai pengusungnya –Golkar-, memang elektabilitas Ical jauh tertinggal. Karena beberapa hasil survei menunjukkan lambatnya peningkatan elektabilitas Ical, maka beberapa “dewa-dewa” Golkar pun angkat bicara. Terlebih menjelang Rapimnas Partai, suasana internal Golkar sepertinya semakin memanas.

Diantara elit partai yang kerap melancarkan manuver kepada Ical adalah Akbar Tanjung yang juga Ketua Dewan pertimbangan Partai Golkar. Ia bahkan dituding sebagai “pengusik” internal Golkar, yang menginginkan peninjauan kembali pencapresan Ical. Selain itu, salah satu ketua DPP, Yoris Yawerai juga aktif mengkritik kepemimpinan Ical di Golkar. Bahkan ia mengatakan jika kampanye Ical hanya untuk menguntungkan dirinya, bukan partai Golkar. Terkait elektabilitas Ical yang lambat, Tantowi mengakui banyak kader yang “galau”.

Kenyataan bahwa elektabilitas Ical yang masih dibawah harapan harus diterima bagi seluruh kader Golkar yang terlanjur mencapreskannya. Peningkatan elektabilitas Ical adalah PR (pekerjaan rumah) bersama di Golkar. Hal tersebut secara real menjadi beban partai. Setidaknya, hasil survei yang dirilis dari berbagai lembaga survei menjadi warning bagi Ical bahwa ia harus kerja extra hard. Atau warning bagi “Masyarakat Kuning” bahwa pencapresan Ical perlu di evaluasi dan tinjau kembali.

Jalan Terjal Pencapresan Aburizal Bakrie

Oleh Ali Topan Ds

Jalan terjal pencapresan Ical selalu saja muncul. Upaya menjegal atau tantangan  Ical menuju kursi RI 1 setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama tantangan dari luar partai seperti kasus lumpur Lapindo yang selalu menyeret nama Ical; polemik dualisme liga sepak bola Indonesia yang juga kait-kaitkan dengan Ical; serta kasus pajak perusahaannya yang menurut beberapa sumber tak kunjung dibayar.

Sementara tantangan Ical di internal partai mulai mengemuka saat pernyataan politisi senior Golkar, Akbar Tanjung, mengeluarkan pernyataan pencapresan Ical akan dievaluasi. Tantangan juga muncul terkait Jusuf kalla yang akan mencalonkan dari sebagai Presiden dari partai lain. Serta baru-baru ini, salah satu ketua DPP Golkar, Yoris Raweyai, membuka “borok” Golkar sejak di pimpin Ical.

Yoris Raweyai mengungkapkan bahwa sejak delapan bulan lalu, pengurus DPD II Golkar tingkat kabupaten/Kota tidak mendapatkan dana operasional dari DPP. Menurut Yoris, ia telah mengingatkan kepada pengurus DPP dan bahkan Ketua Umum terkait hal tersebut. Karena dana operasional partai tidak dibayarkan kepada pengurus di daerah, maka saat ini muncul desakan menuntut penggantian Ical.

Politisi senior Golkar, Zaenal Bintang mengakui adanya protes dari DPD II mengenai dana operasional yang tak kunjung dicairkan. Bahkan ia mendengar ancama dari DPD jika nanti Rampinas –bulan oktober- akan terjadi Munaslub untuk mengganti Ketua Umum. Ia mengingatkan kepada Ical agar tidak menganggap remeh posisi DPD mengingat posisi mereka merupakan unjung tombak Golkar (tribunnews. 27 Agustus 2013).

Manuver politik lainnya yang dikeluarkan Yoris adalah bahwa ia sedang menggalang dukungan untuk mengevaluasi stagnasi elektabilitas Ical. Salah satunya adalah menggelar Rapimnas Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Yoris yang juga Ketua Umum AMPG akan menghimpun keluhan-keluahan kader terkait berjalannya roda organisasi dalam tubuh partai Golkar (kompas.com. 03 September 2013). Yoris menilai kampanye-kampanye Ical yang turun langsung kedaerah tidak membuat Golkar solid. Bahkan ia menduga kampanya Ical tersebut hanya untuk urusan pencapresannya, bukan urusan partai Golkar secara utuh.

Posisi Ical sebagai ketua umum partai Golkar dan juga capres yang diusung partai harus melihat probematika serta dinamika internal partai secara utuh. Ia tidak boleh mengabaikan begitu saja apa yang menjadi kritik dari pengurus baik tingkat DPD maupun DPP. Kerja keras pencapresannya tidak akan berarti jika saja terdapat keretakan dalam tubuh partai.

 

Kampanye pencapresan yang ia lakukan secara masif harus berbanding lurus dengan kinerjanya sebagai ketua umum di DPP. Sehingga ia akan mampu memaksimalkan kerja mesin partai di daerah melalui DPD. Bagaimanapun juga, DPD adalah ujung tombak partai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Sehingga perlu perhatian terhadap mereka. Ical harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang lahir dari usulan DPD. Sehingga akan terjalin kerja harmoni dalam tubuh partai. Hal ini diharapkan dapat menjadi kekuatan solid Golkar untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif dan presiden.