KPK, Pahlawan Melawan Korupsi

Oleh Ali Topan DS
“Dalam konteks masa kini, pahlawan di mata masyarakat antara lain adalah pejuang anti korupsi, karena korupsi adalah salah satu masalah utama kita saat ini.” (Solahuddin Wahid, Harian Umum Pelita)

Benar memang, jika kita dengar kata Pahlawan, selalu terbesit dalam pikiran, bahwa mereka –Pahlawan- adalah orang-orang yang telah berjuang merebut RI dari tangan penjajah. Maka tidak mengherankan jika sampai saat ini, banyak orang tertentu yang menyandang gelar pahlawan adalah berasal dari kalangan Jendral dan Politisi yang terlibat kontak saat perjuangan menuju kemerdekaan 1945.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Untuk mendapat gelar sebagai pahlawan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Jika pada masa penjajahan, orang yang memiliki gagasan dan berdedikasi untuk melepaskan Indonesia dari jerat penjajah, maka orang tersebut layak mendapat gelar pahlawan. Karena penjajahan merupakan masalah besar bagi Indonesia. Tetapi saat ini, Indonesia telah lepas dan merdeka dari penjajah. Akan tetapi, terdapat masalah besar lainnya yang melilit negara ini, yakni korupsi.

Lembaga khusus yang menangani korupsi telah dibentuk; aktivis dan LSM yang menyuarakan bunuh koruptor pun tidak sedikit jumlahnya; bahkan presiden RI telah berikrar akan menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Namun, korupsi masih saja berkeliaran disetiap lini dan aspek kehidupan. Korupsi telah masuk dalam sistem kehidupan. Korupsi menjelma menjadi Dajjal yang muncul lebih awal dari yang diprediksi. Ia menjadi hantu Negara ini.

Bagi penulis, persoalan korupsi sama halnya dengan persoalan penjajahan pada era menuju kemerdekaan. Keduanya harus dihanguskan dari muka bumi Indonesia. Dahulu, negara kita telah dikuras kekayaannya oleh penjajah, rakyat dipaksa kerja melayani penjajah. Saat ini, korupsi telah membuat martabat Negara Indonesia merosot di mata dunia, kesejahteraan warga terabaikan. Maka, tidak berlebihan apa yang dikatakan Solahuddin Wahid, bahwa pejuang saat ini adalah mereka yang melawan korupsi.

Sepantasnya, mereka dan siapa saja yang turut andil dalam perlawanan melawan korupsi mendapatkan gelar pahlawan. Bukan pahlawan kemerdekaan, tetapi pahlawan dalam mengisi kemerdekaan dengan melawan korupsi. Karena merdeka dan mengisi kemerdekaan adalah dua hal penting.

Poligami: Antara Kebolehan dan Cemburu dimadu

Beberapa hari kemarin saya (selanjutnya penulis) melakukan studi lapangan tentang kependudukan di beberapa kecamatan daerah Kabupaten Bandung. Hasilnya, data kependudukan mencatat bahwa hampir di setiap kecamatan di kabupaten Bandung, jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Melihat hasil data kependudukan ini, penulis mengingat-ingat beberapa tahun silam, saat itu penulis pernah berdiskusi tentang masalah poligami. Cukup mengagetkan, salah seorang teman dengan penuh percaya diri menyatakan kebolehan poligami. Selain menyatakan dalil al-Qur’an yang membolehkan dengan syarat, ia berargumen bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka sah saja jika laki-laki menikahi perempuan dua, tiga atau bahkan lebih. Penulis menganggap itu sebuah hal yang “konyol”. Sebuah argument yang “loyo” alias lemah dan tidak punya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun al-Qur’an menawarkan poligami, tetapi al-Qur’an juga menantang betapa beratnya berbuat adil bagi yang memoligami.

Sebelum penulis menuliskan cacatan ringan ini, penulis sempat berdiskusi dengan beberapa ibu-ibu. Tepatnya ibu-ibu di kota kembang, Bandung. “Ibu, ibu rela tidak jika suami ibu menikah lagi dengan perempuan lain?”. Demikian tanya penulis, cukup sederhana memang. Tetapi jawabnya benar-benar luar biasa. “Ibu binasakan akang kalo mau nikah lagi mah”. Begitu sahut salah seorang ibu. Jawaban tersebut menjadi bukti bahwa perempuan yang dipoligami cukup sakit hati. Tak terbayangkan dalam benak penulis, betapa maha sakitnya hati perempuan yang dengan penuh cinta kasih pada sang suami, lalu si suami menikahi perempuan lain. Segunung harta pun rasanya tak cukup untuk membayarnya. Penulis juga menyusur, mencari tahu pendapat salah seorang perempuan tentang apa yang mengakibatkan poligami itu terjadi. “Kira-kira apa ya bu, yang membuat laki-laki itu berpoligami?”, Tanya penulis. “Itu mah dasar otak laki aja yang mata keranjang. Si laki mah nggak tau sakit hatinya perempuan kalo dimadu”. Dengan sedikit mengangkat suara, demikian jawab si ibu. Itulah kisah penulis ketika berdialog dengan seorang ibu beberapa saat setelah penulis mendapati data kependudukan.

Tidak hanya pada perempuan yang bersuami, penulis juga mengirim beberapa sms kepada sebagian teman-teman perempuan penulis. Isinya adalah meminta pendapat mereka. Jika berkeluarga kelak, apakah mereka membolehkan suaminya berpoligami. Dari 10 sms yang penulis kirim, 10 sms itu juga menyatakan tidak setuju jika dipoligami. Bahkan ada diantaranya yang menolak keras poligami. “Aku benar-benar akan sakit hati jika suamiku kelak berpologami. Aku mungkin akan marah sampai tujuh turunan”, begitu jawabnya.

Alasan penulis menulis catatan ini hanya sekedar meruntuhkan argument orang yang berpendapat bahwa poligami atau memadu istri itu boleh karena jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bagaimanapun juga, bukan menjadi alasan jika jumlah perempuan lebih banyak, kemudian laki-laki dengan semena-mena berpoligami. Laki-laki juga harus mempertimbangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati yang didapat dari sang suami.

Potret Buram Perolahragahan Indonesia

Oleh Ali Topan DS
Tanggal 9 september ditetapkan pemerintah sebagai hari olahraga nasional. Sejarah mencatat bahwa penetapan tanggal diatas sebagai hari olahraga nasional adalah ketika pada tanggal 9-12 september tahun 1948, Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON). Karena pembukan PON waktu itu dimulai tanggal 9, maka pemerintah pun menetapkannya sebagai hari olahraga nasional. Kala itu PON dibuka langsung oleh presiden sukarno. Sekitar 600 atlet mengikuti gelaran olahraga multi cabang tersebut.

Trend positif perolahragahan Indonesia mulai tampak. Berawal ketika Lilies Handayani, Vitriyana Saiman dan Kusuma Wardani yang mempersembahkan medali perak pada gelaran olahraga terakbar olimpiade Seoul 1988 di Korea. Kesuksesan beberapa atlet bulu tangkis, seperti Susi Susanti dan Alan Budikusuma dalam menyabet medali emas olimpiade Barcelona 1992 juga menjadi bukti nyata. Beberapa atlet setelah Susi juga tetap  menjaga tradisi emas olimpiade. Sebut saja Rikcy Subagya dan Rexi Mainaki, pasangan ganda putra; Toni Gunawan dan Candra Wijawa serta punggal putra Taufik Hidayat. Pada pesta oleh raga tingkat asean, Indonesia sempat disegani sebagai tim yang selalu dijagokan.

Saat ini, prestasi di atas tidak kita saksikan lagi. Dalam banyak ajang pesta olahraga, Indonesia masih tertinggal jauh dari lawan-lawannya, terlebih negara-negara Asia. Prestasi berbagai cabang olahraga Indonesia kian menurun. Diajang olimpiade misalnya, tim bulutangkis Indonesia tidak mampu melanjutkan tradisi medali emas. Bahkan pada olimpiade terakhir, 2012, tim bulutangkis tampil memalukan dengan didiskualifikasinya pasangan ganda putri, Meiliana Jauhari dan Greysia Poli karena sengaja bermain mengalah. Pada turnamen sepak bola, hal seperti ini pernah terjadi. Indonesia memainkan sepak bola gajah pada ajang piala tiger 1998 saat melawan kesebelasan Thailand.

Pengelolahan dan persiapan atlet saat menghadapi ajang turnamen juga dirasa kurang. Sebut saja saat tim atau atlet Indonesia ketika menghadapi olimpiade Inggris 2012. Persiapan kontingen Indonesia sangat mepet, ditambah lagi persoalan pencairan dana yang lambat. Hal ini diakui Tono Suratman, ketua KONI. Tidak hanya itu, mungkin kita masih ingat dengan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga Sea Games November 2011. Beberapa hari menjelang gelaran tersebut, arena pertandingan belum selesai total. Sarana dan fasilitas umum masih menemui kendala teknis. Media Kompas mencatat ada 11 cabang olahraga yang terancam penayangan hasil pertandingan tidak secara online, karena penerapan swiss timing masih belum maksimal. Kedatangan Wapres Budiono saat meninjau lokasi pertandingan disambut dengan debu-debu pembangunan gedung yang belum selesai.

Baru-baru ini, kita dihadapkan dengan hal yang sama. Menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON), ternyata pihak penyelenggara masih keteteran dengan belum rampungnya beberapa pembangunan venue seperti gelenggang menembak dan lapangan futsal. Meski pihak Kemenegpora telah menegaskan bahwa PON tidak akan diundur, tetapi kekurangan dalam penyelenggaraan harus kita akui adanya. Dugaan dana PON yang dikorupsi oleh pejabat daerah membuat masalah kiat pelik menjelang gelaran PON kali. Selain itu, kisruh dan dualism pengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga menambah rapot merah perolahragahan negeri ini.

Berangkat dari peringatan hari olahraga ini, tentu masyarakat berharap agar perolahragahan Indonesia kembali menemukan prestasi. Masyarakat berharap agar kelak Merah-Putih terus berkibar dikancah turnamen olahraga internasional.

Bye-bye Tawuran

oleh Ali Topan DS
Apakah dengan tawuran, kemudian siswa dikatakan gaul dan keren?. Apakah dengan tawuran, lantas seorang siswa dianggap “gagah”?. Pertanyaan ini selalu penulis renungkan saat membaca, mendengar dan melihat berita tentang tawuran.

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan dua korban tewas akibat tawuran antar siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Tawuran antar pelajar SMA memang kerap terjadi. Tidak hanya di Ibu Kota, Jakarta, tawuran juga terjadi di beberapa daerah. Di Jakarta sendiri, sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2011 telah tercatat 70 kali tawuran pelajar tingkat SMA. Dalam setahun terakhir sudah 13 orang korban tewas akibat tawuran tersebut.

Berbagai motif melatarbelakangi terjadinya tawuran pelajar. Mulai dari dendam kakak kelas (senior) sebelumnya; mengukur kekuatan diri dan gagah-gagahan; serta persoalan strata sosial siswa antara satu sekolah dengan sekolah lainnya yang kerap dijadikan bahan ejekan. Karena motif tersebut, maka pelajar tak segan menunjukkan keberingasan dengan prilaku yang tidak bermoral, tawuran.

Sederet kasus tawuran pelajar ini membuat buruk citra pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, sangat menyayangkan kejadian buruk ini. Ia berharap bahwa kasus tawuran pelajar siswa SMA ini tidak terulang kembali dan menjadi kasus terakhir. Pada saat bersamaan, beberapa pihak saling menyalahkan atas terjadinya tawuran ini. Anggota DPR RI Komisi X mendesak agar kepala sekolah dicopot dari jabatannya apabila sekolahnya terlibat kasus tawuran. Menurutnya, kasus tawuran sudah mengakar sejak lama dan sampai saat ini belum terselesaikan, kepala sekolah seakan tidak tahu. Lebih lanjut mereka –anggota DPR Komisi X- juga menyalahkan aparat polisi yang terkesan membiarkan kejadian-kejadian tawuran. Demikian juga menurut Dwi Rio Sambodo, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, ia menilai negara seakan absen dari kasus tawuran pelajar.

Perlu diketahui bahwa usia siswa tingkat SMA termasuk kategori usia muda (remaja), dimana seorang mencari jati diri. Mengutip lirik dalam lagu Rhoma Irama, “darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah”, agaknya benar adanya. Pelajar satu dengan yang lain saling menunjukkan kegagahannya saat tawuran. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang menjadi jagoan. Namun sayangnya kompetisi tersebut bukan dalam hal cita-cita dan prestasi, tetapi adu otot dan jotos. Tentu saja masyarakat berharap agar pelajar tidak lagi tawuran, tetapi berkompetisi demi prestasi.

Melihat fenomena tawuran pelajar, juga bukan saatnya bagi kita untuk saling menyalahkan satu sama lain. Bagaimanapun juga pendidikan moral siswa bukan tugas guru saja, yang secara umum mentransformasikan pendidikan sebatas di sekolah. Semua masyarakat Indonesia terlebih orang tua harus membuka mata, tidak membiarkan prilaku amoral seperti tawuran tersebut terjadi kembali.

Alumni Ushuluddin tak Perlu Minder

Menjelang tahun ajaran baru periode 2009-2010, saya berjalan di samping gedung akademik pusat. Suasana ramai dengan calon mahasiswa baru. Seorang Bapak bertanya “Dek, kamu mahasiswa UIN?”, “Iya betul” jawab saya. “Ambil jurusan apa?”, lanjut Bapak. “Saya ambil Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin”. Dengan sedikit mengerutkan dahi, si Bapak bertanya lagi, “Itu Jurusan apa dek?, nanti kerjanya jadi apa?”. Dengan mantab saya menjawab, “Ya bermacam-macam pak, Rektor kita Pak Komaruddin Hidayat itu alumni Ushuluddin lho”. Demikian adalah cerita yang terekam dalam memori saya. Sebuah cerita yang terus memotivasi serta meyakinkan bahwa alumni Ushuluddin juga memiliki prospek masa depan cerah.

Ditengah arus perkembangan teknologi dan globalisasi, seseorang dituntut untuk bisa survive menghadapinya. Salah satunya dengan memeliki pendidikan tinggi agar dapat “bersaing”. Umumnya mereka yang menempuh pendidikan perguruan tinggi, memilih jurusan yang menjual, dalam arti tidak kesulitan mencari pekerjaan saat lulus. Pada titik ini, jurusan yang dipandang “bonafide” menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa, seperti jurusan Ekonomi, Perbankan Syariah, Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Kesehatan dan Kedokteran. Sementara jurusan yang berkaitan langsung dengan agama –dalam hal ini jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin- mulai minim peminat.

Memilih jurusan tersebut di atas menurut penulis sah-sah saja. Karena tidak jarang motivasi orang untuk kuliah adalah agar mudah mencari lapangan pekerjaan. Alasan memilih Perbankan Syariah misalnya, karena saat ini semakin banyak Bank-Bank berlabel Syariah. Sehingga bagi mahasiswa dan alumni Perbankan Syariah, ini merupakan peluang kerja. Mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan juga memiliki lapangan kerja yang nyata, guru. Demikian juga Ilmu Kesehatan dan Kedokteran yang melihat rumah sakit sebagai medan kerjanya. Lantas, bagaimana dengan alumni mahasiswa Ushuluddin.

Mahasiswa dan alumni Ushuluddin memang tidak diarahkan menjadi “pekerja”. Hal ini dirasa jelas, karena semua jurusan di Fakultas Ushuluddin (FU) cukup abstrak akan menjadi apa, dan kerja dimana?. Pada posisi yang demikian, mahasiswa FU justru memiliki banyak pilihan akan menjadi apa pasca lulus. Quo vadis alumni FU tidak menjadi problem mendasar. Dr. Amin Nurdin, Dosen FU menuturkan alumni FU tidak ada yang nganggur, mereka ada diberbagai lini kehidupan. Anggapan itu dapat dibenarkan, karena fakta berbicara bahwa alumni FU memiliki lahan pekerjaan, tidak nganggur.

Alumni FU ada yang bekerja sebagai Wartawan, Peneliti LSM, Da’i, Guru, Dosen bahkan Politisi Nasional. Sebut saja Burhanuddin Muhtadi dan Saiful Mujani, kedua alumni FU ini menjadi peneliti disebuah lembaga survey terkemuka; Zainuddin MZ (alm) da’i sejuta umat; Komaruddin Hidayat rektor UIN Jakarta; Ade Komaruddin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar. Mereka adalah sedikit dari banyak alumni FU yang menjadi tokoh masyarakat.

Dinamika dan proses belajar yang terjadi di FU memiliki khas tersendiri, kritis. Mahasiswa tidak sekadar cakap dalam bidang keislaman saja, tetapi juga isu-isu nasional. Tentu saja ini menjadi tempaan bagi mahasiswa. Hal ini yang menjadi kebanggaan serta membanggakan bagi mahasiswa FU. Mahasiswa FU tidak perlu merasa malu dengan mahasiswa Fakultas lain yang dalam hal pekerjaan telah tersedia. Dengan bekal pengetahuan ilmu-ilmu agama di atas rata-rata serta kecakapan membaca situasi nasional kekinian, mahasiswa FU pasti mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya.

Lebaran itu Bukan Bubaran

“wes bar lebarane, yo bubaran mesjid te”
Ungkapan di atas pernah disampaikan penceramah yang memberi kultum di musallah depan rumah saya beberapa tahun silam. Agaknya hal itu masih sangat relevan dengan kenyataan sekarang. Ungkapan dalam bahasa jawa tersebut berarti “Kalau sudah lebaran ‘idul fitri’, maka sudah pula keramaian masjid”. Tidak salah jika anggapan tersebut diutarakan karena kenyataan selalu demikian.

Suka cita masyarakat Muslim Indonesia dalam menyambut bulan Ramadhan terlihat dari antusias dalam menjalani sederet amalan-amalan didalamnya. Pada bulan Ramadhan kita menjumpai kemeriahan subuh. Setelah sahur, masjid dipenuhi dengan jamaah yang menunggu saat subuh tiba. Menjelang waktu buka puasa, tidak jarang jalanan sepi, karena kita menjumpai pedagang memanjakan bagi sebagian orang yang mencari dan membeli makanan ta’jil. Selepas maghrib, masjid-masjid dipenuhi jamaah yang hendak tarawih.

Menjelang lebaran –Idul Fitri- suasana berbeda. Para perantau yang mengadu nasib dikampung orang mulai berbondong-bondong pulang kehalamannya. Tradisi ini cukup unik, kita menyebutnya mudik. Dapat dipastikan para pemudik mati-matian untuk bisa sampai dikampungnya dengan selamat. Mereka rela berdesakan mulai dari pemesanan tiket, naik kendaraan bahkan saat turun ketika setibanya ditempat tujuan. Pada saat bersamaan, ibu rumah tangga mulai disibukkan dengan urusan “dapur”. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perut saat hari Idul Fitri tiba. Masih pada saat yang sama, pusat perbelanjaan semakin ramai, jamaah tarawih pun berpindah ditempat tersebut. Maka jelas, posisi THR sungguh sangat berarti pada saat seperti ini. Ketika urusan sandang dan pangan semakin mendesak, uang diposisikan sebagai second god (Tuhan kedua).

Hari-hari terakhir dibulan Ramadhan memberikan nuansa yang khas dibandingkan dengan lainnya. Suasana ini yang terkadang membuat kita rindu setengah mati, berharap episode Ramadhan ini berlanjut. Saat seperti ini kita menjumpai para orang tua (lansia) berharap agar dipertemukan dengan Ramadhan tahun mendatang.
Pada 1 Syawal, umat Muslim pun dengan penuh suka citanya merayakan “kemenangan”, kemenangan setelah berpuasa bulan Ramadhan. Masih dalam fajar, mereka disibukkan mempersiapkan hajatan “akbar” yang dinanti-nanti, berkumpul di tanah lapang atau masjid, melaksanakan salat Ied. Mulai dari yang tertua sampai termuda sibuk dengan pakaian apa yang hendak mereka kenakan. Dengan berombongan serta mengumandangkan takbir, mereka meninggalkan rumah menuju tempat dilaksakannya ritual salat Ied. Riuh suara anak-anak menjadi bumbu perjalanan. Dilengkapi dengan suara letusan petasan yang membuat suasana Ied semakin kental. Seusai salat Idul Fitri, dan kembali kerumah, suasana haru menjadi pemandangan. Saling bersalaman dan bermaafan. Tidak jarang tetesan air mata melinang.

Demikian sekelumit pemandangan yang menjadi hidangan saat Ramadhan hingga tibanya Idul Fitri. Setelah itu, kita kembali kehilangan, kehilangan keramaian masjid yang tentu saja meninggalkan kerinduan Ramadhan; kehilangan suasana santap sahur yang kita nikmati dengan menahan rasa kantuk; bunyi petasan yang terkadang hingar di telinga dan banyak lagi kehilangan-kehilangan lainnya. Semoga Tuhan berkenan pertemukan kita dengan Ramadhan tahun mendatang. Amin

Reformasi 98: Proyek yang Tak Terselesaikan

Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Disusul tanggal 21 Mei sebagai Hari Reformasi. Kedua tanggal di atas menjadi bagian sejarah Indonesia, terlebih bagi para pelaku, actor gerakan reformasi 1998. Kini, 14 tahun sudah reformasi bergulir. Pasca reformasi, banyak pihak yang merasa diuntungkan dengan tumbangnya rezim otoriterianisme ala Pak Harto. Demikian juga sebaliknya, tidak sedikit yang mengecewakan reformasi karena Indonesia tetap “gini-gini aja”, jauh dari cita-cita reformasi.

Agenda reformasi 1998 sangat erat dengan upaya melengserkan Presiden Suharto dari tahta nya, sebagai orang nomor wahid di Indonesia. Menurut Ali Yafi, definisi reformasi cukup sederhana, Pak Harto turun. Nurchalis Majid, Abdurrahman Wahid dan Amin Rais adalah bagian dari kalangan tokoh bangsa yang turut mendesak turun Pak Harto. Hampir semua orang pintar –cendekiawan- bangsa ini pada waktu mengamini dan menginginkan hal itu.

Proyek reformasi 98 memang focus pada upaya penurunan Pak Harto dari jabatannya sebagai Presiden. Akan tetapi agenda atau proyek reformasi 14 tahun silam tidak sesederhana itu. Karena, jika dikatakan bahwa reformasi adalah upaya untuk menurunkan Pak Harto, maka agenda reformasi telah usai pasca 21 Mei 1998. Dimana kala itu ia (Pak Harto) secara resmi dan terbuka mengundurkan diri.

Beragam alasan dalam tuntutan turunnya Pak Harto. Praktik KKN barangkali yang menjadi alasan utama. Selain juga isu tentang kejahatan HAM, hanya, tampaknya kurang banyak disentuh. Kasus ini menjadi bagian dari proyek reformasi 98 yang harusnya diselesaikan pemerintah. Akan tetapi, mengenai praktik KKN, Pak Harto beserta seluruh keluarganya, kroni dan pengikutnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Presiden periode SBY-JK.

Jika dilihat satu dari dua kasus diatas (korupsi dan kejahatan HAM), maka hari ini bangsa Indonesia agaknya berat untuk mengatakan “Reformasi telah selesai”. Mungkin yang ada adalah “Reformasi kita tak terselesaikan”. Persoalan atau kasus korupsi tidak kunjung lenyap dari mata dan telinga kita. Berita terkait kasus tersebut selalu saja dapat kita lihat dan dengar. Korupsi hampir meliputi aspek pemerintahan, tidak hanyak di pusat, tetapi di daerah pun demikian. Pejabat Negara yang terjerat kasus korupsi masih dapat tersenyum didepan public sambil berdalih ia terjebak dalam scenario politik; tidak tahu menahu tentang uang dan berbagai alasan lainnya. Apakah para pejabat Negara ini sudah tidak bisa membedakan mana uang “terima kasih” dan uang korupsi?. Mana uang rakyat dan uang upahnya?.

Selama kasus korupsi masih menjangkit para pejabat Negara ini dan persoalan kejahatan HAM, maka selama itu pula bangsa ini gagal mewujudkan cita-cita reformasi 1998.